Simalungun, Lintangnews.com | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Simalungun menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan penanganan Covid-19 atau Virus Corona.
Rakor itu berlangsung di Auditorium T Johan Garingging Universitas Efarina, Hapoltakan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Kamis (26/3/2020).
Dikutip dari siaran langsung pada laman media sosial (medsos) milik Jopinus Ramli Saragih, Bupati Simalungun, JR Saragih mengatakan, sebagai pelayan jangan pula yang terkena dan ini perlu semua dipahami.
“Maka rapat ini kita ambil suatu keputusan. Kita juga sama-sama memahami teman-teman. Ada beberapa surat yang sudah kita terima. Ini harus juga semua. Baik Kepala Dinas (Kadis), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kapolsek dan para Camat. Begitu juga Danramil yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat langsung,” sebut JR Saragih.
Bupati menuturkan, ada hal yang perlu dijelaskan dalam hal ini, sehingga jangan menganggap negara sudah bangkrut.
“Contoh, kemarin ada cek jalan disitu. Karena anggaran ini dialihkan, mungkin tidak dibangun jalan itu. Jangan dikirai nanti wah, ini Bupati mentang-mentang. Tidak, tapi kita butuh anggaran kesehatan,” tukasnya.
Dia menuturkan, agar jangan saling curiga, karena memang membutuh anggaran itu. “Maka butuh anggaran itu dimatikan satu menghidupkan kegiatan adalah untuk covid corana tadi ini yang dimaksud. Karena ini sudah darurat. Jadi kita supaya paham, baik Kadis yang ada di sini seluruhnya,” sebut JR Saragih.
Bupati menyampaikan, jangan sampai nanti Kadis atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempertanyakan anggaran yang harusnya jumlah telah tertera dihilangkan dan harus masuk ke kegiatan lain.
“Karena kita harus memahami instruksi dari Presiden. Tolong orang-orang yang di lapangan, termasuk tenaga kesehatan diperhatikan. Untuk itu ada juga digaris itu. Kita siapkan honor tambahan dia per bulannya. Sudah kita siapkan kalau dokter spesialis dia dapatnya per bulan berapa. Jadi sudah ada. Kenapa? Supaya dia punya pencaharian merasa nyaman, punya percaya diri,” tukasnya.
JR Saragih juga menyinggung bagaimana penanganan kedepan terkait virus dimaksud menjelang Bulan Puasa dan Lebaran. “Kita gampang mengatakan pasar murah. Tetapi menurut saya, kita harus juga memberikan sembako kepada orang-orang yang ekonominya lemah. Tetapi bukan pilih kasih, sesuai dengan data yang ada,” sebut Bupati.
“Pemerintah memberikan suatu kebijakan bahkan kredit Rp 10 miliar 1 tahun boleh menunggak gak dipaksa sama sekali. Bagaimana dengan supir supir ojek dia punya tunggakan rumah atau apa cicilan dia. Dia punya tunggakan sepeda motor, tidak boleh dalam satu tahun. Nah inilah dia yang mau saya gariskan, termasuk Kepolisian, TNI dan Kejaksaan. Perintah Presiden. Jadi kalau ada debt colector menagih dia, itu harus diambil oleh Kapolres,” sambung JR Saragih.
Bupati beralasan, karena penghasilan tidak ada, sehingga tak ada yang mau diberikan. Menurutnya, tidak boleh orang ditakut-takuti akibat adanya tunggakan angsuran kredit warga.
“Jadi karena akibat Corona ini dia tidak bisa membayar ya sudah. Showroom nya pun harus menahan diri. Untuk itu, ini perlu pengadaan barang dan jasa harus dipercepat. Jangan nanti ini harus tender gak ada. Suratnya semua sudah ada barang dan jasa,” ucap JR Saragih.
Dirinya mencontohkan, jika mengetahui akan ada gejolak untuk beras dan ternyata Bulog tidak siap. Menurutnya, itu yang harus ambil untuk dibagikan pada masyarakat.
“Ini contoh kalau Bulog gak cukup. Tetapi saya yakin cukup. Begitu juga dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi kita harus antisipasi semua. Kami di depan ini memberikan kepercayaan diri. Karena bapak ibu yang mengerjakan itu. Kami hanya supervisi,” papar JR Saragih kembali.
JR Saragih menuturkan, dalam hal ini semua pihak harus bergandeng tangan. “Maka saya ajak kita semua mari bekerja dengan setulus hati dan memberikan perhatian ditengah-tengah masyarakat,” tukasnya. (Zai)
