Gaji Jadi Temuan BPK, Anggota DPRD Simalungun Berpotensi ‘Terseret’ ke Ranah Hukum

Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan.

Simalungun, Lintangnews.com | Dipicu gaji dan tunjangan transport selama tahun 2018 menjadi temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, seluruh anggota DPRD Simalungun berpotensi ‘terseret’ ke ranah hukum.

Pasalnya, Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan telah memerintahkan Kasat Reskrim, AKP Ruzi Gusman melayangkan surat untuk pemanggilan.

“Siapa yang tak mau mengembalikan? Bagi yang tak mengembalikan, hukum berbicara dan sudah saya perintahkan supaya dilayangkan surat panggilan,” tegas, AKBP Marudut saat ditemui wartawan, Senin (22/4/2019).

Surat panggilan itu nantinya disampaikan melalui Sekretariat DPRD Simalungun dan merupakan tindak lanjut dari temuan BPK RI Perwakilan Sumut.

“Panggilan sudah dibuat. Nanti disampaikan melalui Sekretariat DPRD Simalungun. Karena, temuan BPK itu sebagai bukti,” ucap perwira dua melati di pundaknya itu.

Bahkan bagi anggota DPRD Simalungun yang tak mengembalikan dengan alasan bukan sebagai pengelola anggaran, maka tak tertutup kemungkinan masuk ke dalam sel.

“Bagi yang tak mengembalikan, baguslah. Supaya itu jalannya ke sel. Tak ada alasan bukan sebagai pengelola anggaran,” ucap Kapolres.

Diketahui, dengan adanya temuan BPK terhadap gaji, maka masing-masing anggota DPRD Simalungun harus mengembalikan sebesar Rp 60-70 juta.

“Sebelum tahapan pleno di tingkat Kabupaten berakhir, harus semua sudah mengembalikan. Jangan seperti tahun lalu, ketika perjalanan dinas menjadi temuan tak mau mengembalikan. Begitu dipanggil, barulah mengembalikan,” papar, Kapolres mengakhiri. (rel/zai)