GTPP Covid-19 Humbahas Tak Gandeng Media Massa

Posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Ternyata selama ini media massa tidak pernah dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang sifatnya dapat mengedukasi masyarakat terkait pandemi Virus Corona.

Sekretaris GTPP Covid-19 Humbahas, Tumbur Hutagaol mengatakan, sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Humbahas Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Humbang Hasundutan, sebagai Ketua, Bupati Dosmar Banjarnahor, Wakil Ketua, Kapolres, Dandim dan Kajari, Pelaksana Harian, Sekda Tonny Sihombing dan Sekretaris Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tumbur Hutagaol.

Selanjutnya Bidang Kesehatan diketuai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Hasudungan Silaban dan Bidang Kehumasan diketuai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Hotman Hutasoit.

Dikatakan Tumbur, media massa tidak ada masuk dalam komponen bidang kehumasan. Ia mengaku, tidak tau apa alasan Kadis Kominfo.

“Bisa jadi, mungkin gak ada masukan dari Dinas Kominfo,” ujar Tumbur didampingi Maringar Sinaga, Jumat (29/5/2020) kemarin di kantor GTPP Covid-19 Humbahas, Jalan Merdeka, Kota Dolok Sanggul.

Sementara di SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sambung Tumbur, media massa masuk dalam struktur gugus tugas di kehumasan. Selain itu, tugas kehumasan juga dijelaskan bekerjasama dengan media massa.

“Sebenarnya ada, tapi kalau tak masuk kami gak tau. Di tugas itu ada komunikasi publik, juru bicara dan media monitoring, artinya bekerjasama dengan media massa,” jelas Maringar.

Sementara organisasi masyarakat dan lainnya masuk dalam GTPP Covid-19 Humbahas antara lain, KNPI, Karang Taruna, FKUB, YLKI dan LADN. Organisasi itu digandeng sebagai relawan yang diketuai Kepala Kesbang Linmas, yang sifatnya menyuarakan dan membantu tugas GTPP Covid-19.

“Sifat organisasi itu relawan dan membantu tugas kita,” sambung Maringar yang juga mantan Camat Sijamapolang ini.

Sementara Dosmar Banjarnahor ketika dikonfirmasi terkait hal itu, hingga berita ini diturunkan tidak dapat menjelaskannya. Padahal, sebelumnya Dosmar mengarahkan wartawan terkait struktur GTPP Covid-19 agar diminta ke posko gugus tugas.

Dalam struktur itu, menurut Bupati, dapat dituliskan dan tidak ada dirahasiakan. Namun, ketika disinggung kenapa media massa tidak masuk dalam gugus tugas, Dosmar tak dapat menjawabnya.

Kadis Kominfo, Hotman Hutasoit, ketika dikonfirmasi, baik melalui telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp (WA), tidak ada memberikan jawaban.

Anggota DPRD Humbahas Kecewa
Menanggapi itu, salah satu anggota DPRD Humbahas, Marsono Simamora menyayangkan sikap Pemkab setempat yang tidak menggandeng media massa dalam struktur GTPP Covid-19.

Menurutnya, GTPP Covid-19 memerlukan peran media massa dalam mengedukasi masyarakat khususnya di tengah pandemi Virus Corona.

“Kebenaran informasi yang disampaikan media massa merupakan kabar yang dapat dipertanggungjawabkan, karena harus melewati beberapa tahap sebelum dipublikasikan,” papar Marsono.

Dia menilai, seharusnya Pemkab Humbahas menggandeng media massa, selain organisasi masyarakat lainnya. Ini agar edukasi dan sosialisasi yang disampaikan pemerintah sampai ke masyarakat.

“Pantasan saja sepi pemberitaan di media massa, tak taunya media tidak ada digandeng,” ujarnya.

Apalagi, sambung Marsono, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum bijak dalam bermedia sosial, termasuk berkaitan dalam penyebaran informasi pandemi Covid-19.

“Kita harapkan, Pemkab Humbahas harus menggandeng media massa. Jangan sedikit-sedikit informasi disampaikan ke media sosial (medsos). Sementara masyarakat banyak yang belum bijak bermedia sosial,” imbuhnya. (DS)