Gubsu dan Kepala Daerah Lainnya Diminta Antisipasi Konsekuensi Penerapan New Normal

Anggota DPRD Sumut, Gusmiyadi.

Siantar, Lintangnews.com | New Normal atau kebijakan baru mulai akan diterapkan 15 daerah di Sumatera Utara.

Status baru ini harus diimbangi dengan berbagai upaya antisipasi oleh Pemeirntah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) selaku ‘bapak’ dari Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

“Ini penting, karena kalau boleh jujur kita semua pasti absurd dalam memahami konsep New Normal yang disebut-sebut oleh pemerintah,” sebut Gusmiyadi selaku anggota DPRD Sumut, Selasa (2/6/2020).

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut ini, Gubsu dan kepala daerah lainnya wajib merumuskan dan mengantisipasi konsekuensi dari penerapan kebijakan baru tersebut.

Menurutnya, bisa dibayangkan, semua ini akan berimbas pada upaya mempersiapkan fasilitas publik dan pengawasan yang mendukung kebijakan itu. “Jangan sampai nanti terkesan, negara ini membiarkan rakyat nya bertarung begitu saja menghadapi wabah Covid-19 (Virus Corona),” tutur Gusmiyadi.

Lanjutnya, Pemprovsu juga harus segera menyampaikan pencapaian kinerja dan rencana-rencana yang akan dilakukan.

“Kita ingin mendengar melalui versi pemerintah, sejauh mana progress pembagian sembako beberapa waktu lalu. Bagaimana fasilitas bagi pasukan garda depan seperti tenaga medis. Selanjutnya bagaimana rencana kedepan? Itu penting, karena saat ini rakyat mulai bertanya-tanya tentang semua tahapan-tahapan itu dari pemerintah termasuk Pemprovsu,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya mengamati dan turun langsung bersama masyarakat, masih melihat kekurangan disana sini. Ini termasuk menemukan betapa alokasi bantuan yang diserahkan kepada daerah, akhirnya mengalami banyak distorsi. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang, meskipun status penanganan mungkin akan segera berubah polanya.

“Langkah-langkah pemerintah kedepan akan menjadi pertaruhan bagi kita semua rakyat Indonesia. New Normal ini, jika tidak diseriusi pemerintah dalam pemenuhan berbagai fasilitas yang mendukung penerapannya, maka hanya akan menjadi medan pertempuran bagi rakyat menghadapi pandemi itu. Pemerintah harus tetap memperlihatkan kehadirannya, dengan cara pemenuhan seluruh sarana pendukung agar rakyat dapat menjalankan aktivitas di tengah kenormalan baru yang absurd ini,” tutup Gusmiyadi. (Elisbet)