Hadir ke TPS Pertaruhkan Nyawa, Masyarakat Bisa Mempertanyakan Hasil Pilkada Siantar 2020

Masyarakat saat datang ke TPS (Ist).

Siantar, Lintangnews.com | Masyarakat Kota Siantar yang telah bertaruh nyawa dalam menentukan pilihannya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tengah masa pandemi Covid-19 bisa melakukan upaya hukum dalam proses pemberhentian Wali Kota, Hefriansyah dan Wakil Wali Kota, Togar Sitorus.

Ini termasuk mempertanyakan pelantikan kepala daerah hasil pilihan masyarakat Siantar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu yang masih belum pasti kapan akan dilakukan.

“Masyarakat orang per orang maupun kelompok bisa mempertanyakan hal tersebut. Namun baiknya berjenjang, mulai dari DPRD Siantar, jika tidak ditanggapi bisa ke Gubernur. Jika tetap tidak ditanggapi baru ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri,” sebut Muldri Pasaribu selaku Akademisi Universitas Simalungun (USI) saat dikonfirmasi Rabu (28/7/2021).

Menurut Muldri, DPRD Kota Siantar sebagai perwakilan masyarakat merupakan hal yang lumrah ditemui terlebih dahulu.

“DPRD Siantar dipertanyakan tentang hasil Pilkada 2020 yang merupakan hasil pilihan masyarakat,” ujar Dosen Pasca Sarjana USI ini.

Muldri melanjutkan, masyarakat, kelompok atau orang per orang dapat mempertanyakan hak mereka yang belum diproses oleh DPRD Siantar.

“Sebenarnya, jika DPRD Siantar melaksanakan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), persoalan ini sudah selesai,” tutup Muldri. (Elisbet)