Hasil Konsultasi dari Gubsu Belum Keluar, P-APBD Humbahas 2020 Batal akan Disahkan

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Meskipun sudah dijadwalkan, rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penghitungan Anggaran Sementara (PPAS), Senin (21/9/2020) sekira pukul 14.00 WIB, pihak DPRD dan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) masih harap-harap cemas, apakah APBD Perubahan (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 akan disahkan.

Pasalnya, Pemkab Humbahas hingga kini masih menunggu hasil konsultasi dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor : 903/3567/Keuda tertanggal 10 September 2020 tentang penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Humbang Hasundutan Perubahaan APBD TA 2020 dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Salah satu isi poinnya, meminta kesediaan Gubsu selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk memfasilitasi permasalahan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 menjadi Perkada.

Sebelumnya, DPRD dan Pemkab Humbahas sudah melakukan pembahasan tahap demi tahap untuk memproses penetapan P-APBD tahun 2020 ini, mulai Badan Musyawarah (Banmus) hingga ke Badan Anggaran (Banggar).

Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol membenarkan hal tersebut. Ia memperkirakan, jika hasil konsultasi Pemkab Humbahas ke Gubsu menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 903/3567/Keuda tertanggal 10 September 2020 tentang penetapan Ranperda Kabupaten Humbang Hasundutan Perubahaan APBD TA 2020 dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 tidak keluar, maka P-APBD tahun 2020 bisa batal.

“Belum keluar, kita masih menunggu, padahal sudah kita jadwalkan penetapan KUA-PPAS hari ini,” ucap Ramses di ruang kerjanya.

Meski berharap Gubsu dapat merealisasikan atas tindaklanjut dari surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Namun, Ramses mengaku, jika rapat paripurna penetapan KUA-PPAS yang telah dijadwalkan tidak dilaksanakan, pihaknya tidak lagi akan membahas.

“Ini mengingat batas waktu pembahasan P-APBD tahun 2020 tertanggal 30 September 2020. Jika rapat paripurna ini tidak jadi, maka tidak ada lagi waktu untuk membahas,” ujarnya.

Ditanya, apakah pemerintah sudah berkoordinasi ke DPRD terkait apakah sudah diterima hasil konsultasi dari Gubernur sebelum rapat ini berjalan, Ramses menjelaskan, saat ini belum ada komunikasi pemerintah kepada pihaknya.

Namun, ia berharap, Pemkab Humbahas dapat menyelesaikan hal tersebut. Bahkan, jika tidak ada hasil konsultasi dari Gubernur, pemerintah harus mengambil sikap demi pembangunan Humbahas.

“Kalau belum ada juga hasil konsultasi dari Gubernur, ya pemerintah ikuti saja surat Dirjen Keuda Kemendagri. Kan yang punya gawe juga soal ini DPRD dan Pemkab Humbahas, tetapi walaupun mempunyai kewenangan, tergantung pemerintah, pembangunan ini kita lihat atau tidak,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Tonny Sihombing yang dikonfirmasi, tidak dapat dijumpai. Diberi pertanyaan apakah benar pemerintah ragu memproses P-APBD 2020 dengan alasan belum keluar hasil konsultasi dari Gubsu melalui pesan singkat SMS, hingga berita ini diturunkan enggan menjawab. (DS)