Imran Simanjuntak Sebut ILAJ Menggiring Penyesatan Publik Soal PDPHJ

Direktur Pengembangan dan SDM PDPHJ, Imran Simanjuntak.

Siantar, Lintangnews.com | Institute Law And Justice (ILAJ) dinilai seakan-akan menggiring publik pada kesesatan berpikir yang nyata terhadap keberadaan Perusahan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ).

Ini terkait pelaporan Ketua ILAJ, Fawer Full Sihite mengenai dugaan pungutan liar (pungli) di PDPHJ. Sebelumnya, ILAJ melaporkan Direktur Keuangan, Toga Sihite, Direktur Pengembangan dan SDM, Imran Simanjuntak, Direktur Produksi, Amri Azhari, Direktur Utama (Dirut), Bambang K Wahono, Sekda Budi Utari Siregar dan Wali Kota Hefriansyah.

“Itu pola berfikir menggiring penyesatan publik. Ini jelas-jelas sebuah upaya sistematis pembenaran terhadap prilaku Mindo Nainggolan (mantan Kepala Pasar Dwikora) yang kami anggap sebagai sebuah persekongkolan untuk menjatuhkan marwah PDPHJ. Ini mencemarkan nama pejabat Kota Siantar dan Direksi PDPHJ,” sebut Imran, Kamis (7/3/2019).

Menurutnya, tindakan Fawer Full menjelaskan dugaan pungli merupakan suatu tindak pidana korupsi yang masing-masing dilakukan Toga Sihite, Imran Simanjuntak dan Amry Azhari merupakan pernyataan sangat berbahaya, karena telah mendahului proses hukum, dan menyesatkan opini publik.

Ditambah Fawer Full yang menjadikan rekaman pembicaraan yang beredar secara sepihak, sebagai dasar untuk menghakimi Direksi yang belum pernah teruji kebenaran rekaman tersebut.

“Saya tegaskan, terkait masalah pembangunan Balairung Rajawali Pasar Dwikota, jika ILAJ menduga Direksi melakukan pungli adalah tidak mendasar dan keliru. Pungutan ke pedagang dilakukan Mindo tanpa adanya perintah dari direksi atau kebijakan yang mendasari terjadinya proses itu (pungutan). Perusahaan beranggapan tindakan Mindo adalah penyalahgunaan wewenang,” sebut Imran.

Ini terlebih saat jajaran Direksi menemukan adanya penerimaan dana dari calon pedagang dilakukan Mindo angkanya mencapai puluhan juta rupiah, di luar dari pungutan yang telah dititipkan ke kas PDPHJ.

“Menghindari kesalahan yang sama, jika tidak ada tindakan tegas dengan mengatasnamakan Kepala Pasar Dwikora, Mindo bisa jadi terus melakukan pungutan ke pedagang. Sesuai dengan peraturan Direksi, maka Mindo telah melakukan pelanggaran berat dan dinonaktifkan dari jabatannya. Namun tetap harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya,” tandas Imran.

Mantan aktivis ini menuturkan, gamang dan galau dengan temuan itu, Mindo pun mulai bereaksi, serta berusaha menjerat Direksi dengan berbagai cara. Termasuk menggalang kekuatan berbagai kelompoknya yang selama ini menjadi bagian dari pergaulan dan kehidupan Mindo sehari-hari.

Imran menuturkan, ini lah yang berkolaborasi membangun opini penyesatan, termasuk mengait-gaitkannya menjadi kesalahan semua Direksi hingga Badan Pengawas dan Wali Kota.

“Mereka berusaha melupakan atau mengaburkan substansi yang terjadi yakni, pungutan yang dilakukan Mindo. Aroma sentimen terhadap Direksi PDPHJ juga digulirkan dengan membesarkan konflik sampai membawa Sekda dan Wali Kota dalam ranah yang tak seharusnya hanya karena penonaktifan seorang Kepala Pasar,” paparnya.

Imran menambahkan, Direksi PDPHJ dalam mengambil kebijakan sudah siap dengan berbagai konsekuensi apapun untuk perbaikan perusahaan kedepannya.

Untuk para calon pedagang di Balairung Rajawali, Imran menuturkan, mereka saat ini juga bekerja untuk mencari solusi terbaik dengan mediasi, maupun ke ranah hukum tergantung pada obyek dan substansi masalah yang ditemukan. Juga menginvetarisasi calon pedagang yang telah menjadi ‘korban’ Mindo untuk mendapatkan hak-haknya.

Dia juga menilai, Fawer Full dengan membawa-bawa nama ILAJ sepertinya orang yang belum paham hukum. Artinya, objek hukum belum ada, namun proses penghakiman terhadap Direksi sudah diopinikan dipublikasikan kepada publik.

Imran menuturkan, lebih bermakna dan bermanfaat kehadiran ILAJ di Siantar, jika mampu mendampingi pedagang yang menjadi korban pungli  dengan bukti lengkap melaporkan masalah pungli itu ke aparat hukum.

“Atau lebih tepatnya mendampingi Mindo melaporkan Direksi yang selama ini digaung-gaungkan menerima rambang pati ke aparat penegak hukum. Jika itu terbukti, maka tidak diminta pun, Wali Kota akan menjalankan haknya sebagai pemilik perusahaan untuk mencopot kami,” kata Imran mengakhiri. (rel)