Indomaret Menjamur di Rantauprapat Diduga Tidak Memiliki Izin

145
Logo Indomaret.

Labuhanbatu, Lintangnews.com | Beberapa lokasi waralaba modern atau retail Indomaret menjalankan usaha perdagangan di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu diduga tidak mengantongi izin usaha perdagangan serta bebas beroperasi, sehingga merugikan pemerintah daerah dan masyarakat pelaku usaha kecil.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Labuhanbatu yang dihimpun awak media, di Kecamatan Rantau Utara hanya ada 7 titik lokasi Indomaret yang terdaftar.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya lebih dari 7 titik lokasi Indomaret, dan beberapa tempat yang lain diduga beroperasi tidak mengantongi izin usaha perdagangan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP.

Tidak memiliki izin usaha perdagangan maupun sejenisnya dan beroperasi untuk mengambil keuntungan, tentunya merugikan Pemkab Labuhanbatu dan dapat menghambat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ada pun salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk juga dari hasil pembayaran retribusi, seperti izin usaha perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar industri, gudang dan perusahaan yang hasil dari retribusi diperuntukan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Labuhanbatu.

Kewajiban pengusaha memiliki izin usaha perdagangan, usaha industri, tanda daftar industri, gudang dan perusahaan itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Gudang dan Perusahaan.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Peduli Pembangunan dan Penyelamatan Harta Negara (P3HN) Kabupaten Labuhanbatu, Parlaungan Sipahutar kepada awak media, Sabtu (7/12/19) menyesalkan adanya pasar modern yang diduga tidak memiliki izin dan bebas beroperasi menjalankan usahanya meraup keuntungan.

“Seharusnya kalau bersifat perusahaan harus izin dulu lah dilaksanakan. Artinya pemerintah pun mendapatkan hasil untuk pembangunan Labuhanbatu. Kita kan peduli tentang pembangunan itu yang pertama,” kata Parlaungan.

Yang kedua timpalnya lagi, dengan maraknya tanpa izin seolah-olah mengkangkangi usaha masyarakat pedagang kecil yang seharusnya bisa menghidupi keluarganya sehingga berkurang pendapatannya.

Pihaknya juga menyesalkan instansi yang berkepentingan di dalamnya seperti Satpol PP. Pasalnya sejauh ini lokasi seperti itu menjamur dan lama beroperasi, sehingga dipertanyakan tindakan dari Satpol PP sebagai instansi terkait yang bisa melakukan pemeriksaan maupun penindakan dan selaku pengawal Perda di Labuhanbatu.

“Kita memberikan solusi kepada Bupati untuk segera memanggil pihak Dinas PMPTSP dan Kasatpol PP. Selanjutnya memerintahkan untuk melakukan penertiban dan penutupan usaha yang tidak mengantongi izin, supaya ada efek jera bagi pengusaha. Sehingga tidak ada lagi pengusaha nakal yang menjalankan usahanya tanpa mengantongi izin terlebih dahulu,” tukasnya.

Parlaungan menuturkan, kedepannya pengusaha harus terlebih dahulu memiliki izin baru menjalankan usaha perdaganganya untuk meningkatkan PAD. Termasuk mendorong kemajuan dan pembangunan daerah dan untuk kepentingan khalayak ramai. (FR)