Ini Penyebab DPRD Siantar Minta Jabatan Kadis PUPR dan Kadishub Dievaluasi 

Kursi jabatan (ilustrasi).

Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar, Hefriansyah diminta memberikan evaluasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Reinward Simanjuntak yang dengan sadar dan sengaja membuat sebuah kebijakan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Selama kepemimpinan Reinward dianggap gagal, karena sejumlah hal, yakni tidak pernah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), kebijakan yang diambil merugikan pihak ketiga, gagalnya proyek pekerjaan jembatan dan gorong-gorong outer ring road, serta sejumlah hal lainnya.

Dalam laporan hasil pembahasan DPRD Siantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 disampaikan, pernyataan (Kadis) PUPR tidak mencerminkan sebagai pemimpin, jika penyebab sering terjadinya banjir di lokasi Jalan Cokroaminoto adalah kesalahan warga. Atas pernyataan sikap itu, maka diminta kepada Wali Kota untuk mengevaluasi Kadis PUPR.

Selain itu, DPRD Siantar menilai terdapat 7 paket jasa konsultasi pada program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, namun pada kenyataannya jasa konsultasi belum membawa manfaat optimal. Hal ini dicermati dengan banyaknya genangan air maupun banjir di titik lokasi yang sudah dibangun drainase.

Terpisah, Reinward dimintai tanggapan adanya rekomendasi DPRD Siantar yang meminta dirinya untuk dievaluasi, memilih tidak memberikan komentar. “Kalau itu, saya no comment ya,” tutur Reinward, Rabu (21/7/2021).

Selain itu, Esron Sinaga sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) juga diminta DPRD Siantar untuk dievaluasi.

DPRD Siantar menilai kinerja Esron dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang begitu rendah jauh dari target. Sehingga diminta agar segera dilakukan evaluasi terhadap Esron.

Berdasarkan target retribusi parkir yang mencapai 94 persen setelah target dikurang,  tetapi biaya intensif pengutipan retribusi parkir hanya 71 persen. DPRD Siantar melihat adanya hal yang tidak sebanding antar capaian kinerja dengan capaian intensif, sehingga mempengaruhi besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di Dinas Perhubungan (Dishub) yakni sebesar Rp 386.179.736.

Sayangnya, Esron saat dikonfirmasi lewat telepon, nomor selulernya sedang tidak aktif. Alhasil pesan yang dilayangkan sampai saat ini belum mendapatkan balasan. (Red)