Ini Pernyataan Bupati Radiapoh Sinaga Menyikapi Tudingan Gemapsi

Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama tim suksesnya beberapa waktu lalu.

Simalungun, Lintangnews.com | Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) mengapresiasi seluruh elemen mau pun lembaga kemitraan yang menyampaikan kritik dan saran apa pun terkait kesepehaman dalam membangun Simalungun lebih maju, lebih baik dan rakyatnya sejahtera.

“Bahkan saya terbuka untuk melakukan dialog langsung, kapan dan dimana pun. Rumah pribadi saya pun dapat dijadikan tempat dialog,” kata Radiapoh menyikapi adanya pernyataan sikap dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) ditujukan pada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, Selasa (28/9/2021) yang ditandatangani Ketua, Anthony Damanik dan Sekretaris, Jahenson Saragih.

Di poin pertama disebutkan, Bupati Simalungun diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum dengan adanya penjualan foto, spanduk dan atribut kepada sekolah-sekolah yang akan dibayar dengan dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS).

“Tuduhan masih dalam bentuk dugaan dimaksud, menunjukkan pernyataan sikap itu mencederai kredibilitas Bupati Simalungun, yang sejak awal sudah menyatakan, tidak ada perintah atau instruksi apa pun hingga adanya penjualan foto, spanduk dan atribut ke sekolah-sekolah. Saya tidak ada terlibat langsung mau pun tidak langsung, seperti yang dinyatakan di selebaran yang diekspos Gemapsi,” kata Radiapoh, Rabu (29/9/2021).

Marharoan Bolon dan Jalan Rusak Layak Dilintasi

Di poin kedua, Gemapsi menyebutkan, setelah 6 bulan menjabat Bupati Simalungun, belum ada yang konkrit dari janji-janji kampanye Radiapoh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun. Tetapi lebih fokus kepada mensejahterakan orang-orang dekat Bupati, lewat maraknya berjualan di lingkungan Pemkab Simalungun.

Radiapoh menyampaikan, Gerakan Marharoan Bolon Membangun Simalungun, adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan rakyat Simalungun sejahtera dengan menggerakkan rasa kebersamaan (gotong royong) dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah rusak parah menjadi layak dilintasi.

“Gerakan marharoan bolon, disadari atau tidak sadari oleh kita semua, sangat besar kekuatannya dalam mendorong semangat membangun Simalungun. Dengan layak dilintasi jalan rusak parah yang selama ini tidak mendapatkan sentuhan, kini berdampak dalam percepatan pendistribusian berbagai hasil bumi Simalungun ke daerah tujuannya,” kata Radiapoh.

Diingatkan Bupati, mewujudkan rakyat sejahtera, tidaklah segampang membalikkan telapak tangan.

“Tetapi, saya bersama Wakil Bupati, Zonny Waldi tetap kuat berkomitmen dalam mewujudkan Simalungun lebih maju, lebih baik dan rakyatnya sejahtera. Kami sudah mewakafkan diri untuk membangun Simalungun, tidak ada yang perlu meragukan komitmen tersebut,” katanya.

Menghormati Pluralisme

Di poin ketiga, Gemapsi menyebutkan, Radiapoh tidak menghormati azas plurarisme dan kemajemukan di Simalungun, dengan mengangkat tim sukses menjadi Tenaga Ahli Bupati yang dari satu agama yang sama dengan Bupati.

“Saya menghormati azas pluralisme dan kemajemukan, karena itu lah salah satu bagian dari kekuatan yang patut kita bangun dalam mewujudkan komitmen menjadikan rakyat Simalungun sejahtera. Bagaimana bisa roda pemerintahan berjalan dengan baik, jika azas pluralisme dan kemajemukan diabaikan, sementara leluhur kita di Tanoh Habonaran do Bona ini kental dengan kepluralismean dan kemajemukan,” tukasnya.

Radiapoh mengajak semua elemen di Simalungun untuk dapat melihat langsung situasi kepluralismean dan kemajemukan di lingkungan Pemkab Simalungun.

MURI Menilai dan Memberi untuk Rakyat Simalungun

Kemudian di poin keempat, Gemapsi menyampaikan pernyataan sikap, jika Bupati telah mencedarai rasa keadilan di tengah masyarakat Simalungun, dalam penerimaan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dari kegiatan Marharoan Bolon perbaikan infrastruktur. Sebab yang bekerja, membiayai dan bergotong royong adalah rakyat, tetapi yang mendapat penghargaan MURI justru Bupati

Terhadap pernyataan itu, Radiapoh menyebutkan, jika MURI yang menilai dan memberi penghargaan.

“Saya hanya mau mengatakan begini, mari lah kita membangun pola pikir yang lebih jernih dalam menyikapi sesuatu. Tentu, dalam kematangan berpikir, kita sudah sama-sama memahami, Bupati itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Jika Bupati menerima penghargaan, itu bagian yang sangat melekat pada masyarakatnya,” kata Radiapoh.

Dia menilai, yang perlu dibangun lebih kokoh adalah bagaimana semakin membumikan Gerakan Marharoan Bolon, dalam mewujudkan perubahan di berbagai sektor pembangunan Simalungun.

“Semangat marharoan bolon itu merupakan warisan leluhur yang sedang menggelora kembali, mari untuk tidak memadamkannya dengan cara berpikir yang jauh mundur ke belakang,” kata Bupati.

Gerakan dari Rakyat untuk Rakyat

Selanjut di poin kelima, Gemapsi menyebutkan, Bupati membentuk panitia marharoan bolon dalam perbaikan infrastuktur dan menghimpun dana dari masyarakat yang pertanggungjawabannya belum dipublikasikan.

Marharoan bolon, kata Radiapoh, sebuah gagasan dalam bentuk gerakan yang tujuannya bagaimana membangkitkan semangat kegotong-royongan dalam menyelesaikan masalah infrastruktur jalan rusak parah di Simalungun.

“Rakyat bergerak dengan kedaulatannya untuk membangun kampung halamannya itu diinisiasi sebagai sebuah gerakan besar. Rakyat dengan cara masing-masing mengimplementasikannya, ada dalam bentuk sumbangsih tenaga, peralatan pendukung, bahan material dan lain sebagainya. Bupati berperan dalam memotivasi, agar semangat yang sudah tumbuh itu dapat terpelihara dan semakin bertumbuh pada sektor-sektor lainnya,” ujar Radiapoh.

Tudingan Tidak Tepat

Kemudian, pada poin enam, Gemapsi menyatakan, Bupati diduga melindungi dugaan korupsi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Lihou dan tidak memperdulikan nasib para karyawan, dengan menolak permohonan agar dilakukan audit independen.

“Sekali lagi, dengan adanya kata dugaan, hal itu menandakan ketidakpastian informasi Bupati n melindungi pelaku dugaan korupsi. Namun, yang pasti dan sama-sama kita ketahui, kasus Dirut PDAM Tirta Lihou dalam proses penanganan Aparat Penegak Hukum (APH),” tukasnya dan meminta agar sama-sama menunggu bagaimana hasilnya.

Jabatan Sekda Melalui Proses Seleksi dan Terbuka untuk Umum

Seterusnya, di poin ketujuh, Gemapsi menyebutkan, Bupati n telah menyakiti perasaan masyarakat yang memiliki jati diri Simalungun yang kuat, dengan mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) yang bukan orang Simalungun. Ini setelah Wakil Bupati, Zonny Waldi bukan Simalungun, begitu juga Ketua DPRD, Timbul Jaya Sibarani.

Dalam konteks terpilihnya Sekda bermarga Sinaga, Radiapoh menjawab, proses seleksi hingga penetapan siapa calon adalah hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) yang dilakukan secara terbuka untuk umum.

“Pansel sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun, untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta seleksi Xalon Sekda Simalungun. Terbuka untuk umum, tidak hanya sebatas ruang lingkup Pemkab Simalungun, dari mana saja diberikan kesempatan. Jadi, penetapan Sekda Simalungun itu hasil kerja tim Pansek yang diawasi secara ketat dari berbagai pihak,” kata Radiapoh mengakhiri. (Rel/Zai)