Kades Marbun Toruan Divonis 12 Bulan, JPU Kejari Humbahas Banding

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan (Humbahas) memutuskan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarutung.

Ini terkait vonis 12 bulan penjara dan denda sebesar Rp 48 juta kepada terdakwa Kepala Desa (Kades) Marbun Toruan, Rusman Banjarnahor, atas kasus pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Humbahas yang terjadi dalam proses penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Marbun Toruan, pada 9 Desember 2020 lalu.

Hal itu dibenarkan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Hendra Sinaga saat dikonfirmasi, Senin (18/1/2021). Ia mengatakan, upaya banding dilakukan, karena merasa keberatan atas putusan majelis hakim di bawah ancaman.

Pasalnya, vonis hakim tidak sampai setengah dari tuntutan jaksa yaitu, 4 tahun penjara.

“Jadi JPU merasa keberatan, karena dasar pemidanaan adalah Undang-Undang (UU). Karena pidana yang dijatuhkan di bawah ancaman minimal yang diatur UU,” jelas Hendra.

Hendra mengatakan, pengajuan banding sudah sesuai Standard Operational Procedural (SOP). Ia menuturkan, sifat banding itu adalah mempertahankan pembuktian bahwa Kades bersalah dalam kasus ini.

Sebagaimana diketahui, terdakwa dipersangkakan pasal 178e jo 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana paling singkat 48 bulan (4 tahun) dan paling lama 144 bulan (12 tahun) dan denda paling sedikit Rp 48 juta, dan paling banyak Rp144 juta.

“Jadi pengajuan banding telah dilakukan pada Kamis (14/1/2021) lalu ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, surat memori banding melalui PN Tarutung,” ucap Hendra.

Sebelumnya, dalam putusan PN Tarutung Nomor : 233/Pid.sus/2020/PN.Trt tanggal 12 Januari 2021 menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp 48 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kemudian, Kades Marbun Toruan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak hasil pemungutan suara.

Selain itu, majelis hakim menetapkan agar barang bukti berupa 1 lembar surat suara batal/tidak sah yang digunakan oleh pemilih pada Pilkada tahun 2020 dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Humbahas.

Namun yang membuat meringankan, hakim menilai ada kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan izin pada terdakwa untuk membacakan, sehingga terjadi perbuatan tersebut.

Sementara, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 48 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Pada intinya hakim berpendapat dalam amar putusan menyatakan, terdakwa bersalah melangar pasal dakwaan JPU. Namun pidana yang dijatuhkan di bawah ancaman minimal yang diatur. Jadi JPU merasa keberatan, karena dasar pemidanaan adalah UU,” tutup Hendra. (DS)