KASN Tegaskan Tak akan Keluarkan Rekomendasi Evaluasi ASN Pemko Siantar

Pertemuan antara KASN dengan sejumlah anggota DPRD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Rencana evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II dan III di lingkungan Pemko Siantar diminta tidak memaksakan kehendak, kalau tidak membuat Wali Kota, Hefriansyah berhadapan dengan hukum nantinya.

IKLAN

Pada pertemuan antara Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono didampingi Asisten Komisioner, Kusen dengan DPRD Siantar yang dihadiri Wakil Ketua, Mangatas Silalahi, serta 2 orang anggota dewan, Ferry SP Sinamo dan Rini Silalahi, disimpulkan sesuai dengan Undang-Undang (UU), maka tidak diperbolehkan untuk melakukan uji kompetensi dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, serta pelantikan pejabat di Pemko Siantar.

Pertemuan di Sekretariat KASN, Kamis (6/8/2020), disebutkan larangan uji kompetensi dan seleksi terbuka JPT Pratama, serta pelantikan pejabat di Pemko Siantar, karena daerah itu akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, serta banyaknya rekomendasi KASN yang tidak ditindak lanjuti Wali Kota.

Dikonfirmasi lewat telepon seluler, Mangatas Silalahi menyampaikan, pertemuan dengan pihak KASN dipaparkan berbagai masalah yang terjadi di lingkungan Pemko Siantar.

Dijelaskan Ketua Partai Golkar Siantar ini, pertemuan itu bukan saja membahas soal permasalahan Budi Utari Siregar yang dicopot sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dan menggugat Wali Kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan menang. Akan tetapi putusan sela untuk mengembalikan Budi Utari tidak dilaksanakan Hefriansyah.

“Namun lebih dari itu, banyak lagi rekomendasi KASN yang tidak dilaksanakan Wali Kota Siantar. Apa yang sudah kita sampaikan kepada KASN ternyata sebagian sudah diketahui mereka (KASN,)” terang Mangatas.

Mangatas mengungkapkan, sehari sebelumnya, Rabu (5/8/2020) ternyata Wali Kota menemui KASN terkait pergantian sejumlah pejabat di Siantar.

Kedatangan Hefriansyah, katanya untuk meminta rekomendasi pergantian 70 orang pejabat esselon II dan III di lingkungan Pemko Siantar sesuai dengan surat edaran yang disampaikan Wali Kota tertanggal 27 Juli 2020 lalu.

“Ya, kedatangan Wali Kota sehari sebelum kita datang. Terungkap bahwa Wali Kota akan melantik 70 orang ASN. Namun pihak KASN mengatakan tidak akan mengeluarkan rekomendasi,” kata Mangatas.

“Jadi kita minta, Hefriansyah jangan sesuka hati melakukan pelantikan kalau tidak ada dasar hukumnya. Karena dia bisa berhadapan dengan hukum,” tutup Mangatas.

Terpisah, Ferry Sinamo menuturkan, meski Hefriansyah tidak akan mencalonkan diri pada Pilkada 2020, dilarang melakukan pelantikan. Karena, pihak KASN sendiri mengatakan, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan tidak boleh melakukan pelantikan.

Seperti diketahui, pada bulan Januari 2020 yang lalu, Wali Kota sudah melakukan pelantikan terhadap 70 orang pejabat.

“Kita minta kepada Wali Kota supaya tidak memaksakan kehendak dan para ASN jangan terbawa permainan dia (Wali Kota),” sebut anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dirinya meminta agar Hefriansyah sebaiknya mengakhiri masa jabatan dengan baik. Sehingga tidak menuai masalah ketika tak menjadi Wali Kota lagi.

“Sudahlah, jangan dipaksakan karena jabatan itu amanah dan semua akan berakhir. Mari lah berjiwa iklas,” sebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar ini. (Elisbet)

IKLAN