Kasus Video Viral Kadisperkim dan Kadistan Humbahas Dihentikan

Kasat Reskrim AKP JH Tarigan (tengah) menyampaikan penghentian penyelidikan kasus video viral Kadis Perkim dan Kadistan.

Humbahas, Lintangnews.com | Usai melakukan gelar perkara, Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) memutuskan menghentikan penyelidikan kasus video viral Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Kadisperkim), Rockeffeler Simamora dan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan), Junter Marbun yang menerima uang diduga untuk fee proyek dari oknum masyarakat sipil.

Kasus dugaan fee proyek ini bermula dari salah seorang netizen memviralkan video kedua oknum pejabat itu ke media sosial (medsos).

Penghentian kasus itu disampaikan Kasat Reskrim, AKP JH Tarigan didampingi Kanit Idik I Tipidkor, Bripka Minggo Siahaan dan Paur Subbag Humas, Bripka SB Lolo Bako dalam keterangan persnya, Rabu (28/4/2021) di ruangan Unit Tipidkor Polres Humbahas.

AKP JH Tarigan mengatakan, penghentian penyelidikan video viral itu merupakan hasil gelar perkara yang baru-baru ini dilaksanakan di Mapolda Sumatera Utara (Mapoldasu). Dia menyatakan, dari hasil gelar perkara diketahui tidak menemukan adanya tindak pidana.

“Uang yang diberikan oknum masyarakat ternyata telah dikembalikan kedua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sebelum videonya viral. Sehingga tidak ada wujud dari kasus ini untuk dinaikkan ke penyidikan. Selain itu, tidak ada keberatan dari oknum yang memberi,” kata AKP JH Tarigan.

Menurutnya lagi, penyidik juga tidak menemukan alat bukti yang cukup berupa pekerjaan yang ada dijanjikan kepada oknum masyarakat.

“Semisal pekerjaan di Dinas Pertanian (Distan) ternyata tidak ada. Tetapi di Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) pekerjaan itu ada, namun pihak ketiga yang mengerjakan bukan oknum masyarakat yang memberikan uang itu” tambah Bripka Minggo.

Karena tidak terpenuhi cukup alat bukti yaitu uang yang diberi dan nama kegiatan atau proyek, akhirnya dilakukan penghentian penyelidikan.

Lebih lanjut dikatakan AKP JH Tarigan, karena tidak menemukan tindak pidana, maka penyidik selanjutnya menyurati Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat untuk dilakukan penjatuhan kode etik Aparatur Sipil Negeri (ASN).

“Dalam penjatuhan kode etik ini, kita serahkan ke Pemkab Humbahas. Dan, ini sudah kita surati ke Inspektorat,” jelasnya.

Menurut AKP JH Tarigan, penyidik awalnya membuka penyelidikan kasus tersebut dikarenakan viral di medsos.Selanjutnya, penyidik menyelidiki viralnya video tersebut.

“Kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan mencari siapa-siapa saja di video itu dan dilakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Lanjutnya, setelah mencari siapa-siapa saja di video itu, penyidik meminta keterangan saksi-saksi. Lalu memeriksa video maka terbangun kontruksi peristiwa tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, kedua oknum ASN itu mengakui menerima uang yang diberikan oknum masyarakat bernama Pemilu Marbun. Uang itu diterima karena dipaksa agar diberikan kegiatan atau pun proyek. Selanjutnya, disepakati akan ada pekerjaan tersebut.

Namun, tak lama kemudian, Junter dan Rockeffeler yang berbeda tempat kejadian mengembalikan uang itu kepada Pemilu.

“Jadi, sebelum video itu viral di medsos dimana perekam video bernama Hotman Marbun, uang tersebut sudah dikembalikan. Pekerjaan yang ada dijanjikan itu pun tidak ada, semisal di Distan. Sementara, Dinas Perkim ada, tetapi nama perusahan yang mengerjakan bukan atas nama Pemilu, namun orang lain,” kata AKP JH Tarigan.

Dia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, kepada Hotman Marbun selaku salah satu saksi yang juga perekam mengaku, dirinya merekam itu agar terbongkar praktek korupsi.

“Katanya, dia (Hotman) mau membongkar praktek korupsi di Humbahas. Jadi, kita kembalikan padanya, kenapa tidak dilaporkan dan kami melakukan tangkap tangan, namun tidak dijawabnya,” tegasnya.

Disinggung apakah penghentian penyelidikan video adanya uang fee proyek telah disampaikan pada orang-orang yang terlibat di video itu, Bripka Minggo menjelaskan belum.

“Penghentian penyelidikan kasus video itu baru diputuskan hari ini. Jadi, belum kita sampaikan kepada pihak-pihak yang ada di dalam video,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat, BP Siahaan diwakili Lodwyk Pakpahaan, Bantu Tua dan salah seorang staf lain mengatakan, setelah menerima surat dari pihak penyidik Kepolisian, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Junter Marbun.

Dari hasil pemeriksaan, Junter melanggar kedisplinan dengan tidak menjunjung nama baik ASN. “Unsur kami temukan, jika beliau tidak menjaga nama baik PNS,” jelas Lodwyk.

Sekaitan penjatuhan kedisiplinan, Lodwyk menjelaskan, sudah diserahkan ke tim penjatuhan disiplin yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Tim lah yang menjatuhkan diantaranya BKD,” paparnya. (DS)