Kepala BNNP : Sumut Peringkat 2 di Indonesia Pengguna Narkotika

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Atrial didampingi Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan bersama pimpinan OPD, Camat dan Lurah.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Provinsi Sumatera Utara merupakan peringkat kedua di Indonesia pengguna narkoba dari data preferensi 1,77 persen tahun 2017, naik menjadi 2,1 persen di 2018 atau sekitar 3,5 juta orang.

Kebanyakan penggunanya merupakan generasi muda. Dan ini harus menjadi perhatian bersama untuk menekan sekecil mungkin pengguna narkoba di Sumut.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut Brigjen Pol Atrial dalam kunjungan kerjanya di Kota Tebingtinggi, Kamis (11/4/2019) didampingi Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuan saat bertatap muka dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di aula lantai IV Balai Kota.

Disampaikan Brigen Pol Atrial, saat ini para pemasok narkoba jenis sabu yang berasal dari negara tetangga tidak lagi ukuran kilogram, tetapi sudah ton. Ini menjadi pertanyaan sudah berapa ton yang berhasil diamankan pihak petugas.

“Untuk wilayah Pantai Timur, mereka memanfaatkan jalur laut. Ini karena banyaknya terdapat pelabuhan ‘tikus’ yang bisa dimanfaatkan untuk mendarat. Mereka banyak memanfaatkan tenaga kurirnya para nelayan kita yang sudah hafal betul pelabuhan ‘tikus’ itu,” ujarnya.

Brigjen Pol Atrial berharap, di Kota Tebingtinggi agar terus meningkatkan program pemberantasan narkoba, terlebih lagi Wali Kota nya begitu konsen terhadap pemberatasan narkoba di daerah itu dengan berbagai programnya.

“Kami memperoleh laporan tersebut dan semua perangkat pemerintah dari tingkat Kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan Wali Kota. Kami mendukung sepenuhnya hal tersebut. Karena kami juga tau, ada kepala daerah yang open gak open (peduli tak peduli) dalam hal ini,” paparnya.

Dia juga menuturkan, sesuai regulasi yang baru, Rumah Sakit (RS) Pemerintah dan swasta wajib memberikan pelayanan rehab bagi pencandu narkoba sesuai dengan aturannya. Biayanya akan dikeluarkan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), bukan dana BPJS Kesehatan, sehingga jangan ada RS yang tidak melayaninya.

Sementara itu Wali Kota menyampaikan, di Tebing Tinggi semua potensi yang ada digerakan untuk menanggulangi narkotika. Bahkan Pemko Tebingtinggi membuat kebijakan akan memberikan bonus sebesar Rp10 juta bagi Kelurahan yang bebas narkoba.

Lanjutnya, di Tebingtinggi dari hasil kerjasama dengan masyarakat, yang dulunya daerah menjadi wilayah rawan narkoba kini sudah sangat jauh menurun. Caranya dengan keterlibatan masyarakat secara langsung yang menentangnya. Sehingga pengguna dan pengedar akan berhadapan dengan masyarakat satu kampung.

“Penyuluhan ke sekolah dan kelompok masyarakat terus kami lakukan bekerjasama dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Di lingkungan Pemko Tebingtinggi, setiap adanya mutasi atau pergantian pejabat, menjadi kewajiban untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan narkotika. Ini sudah kami lakukan, sehingga lebih lama waktunya memeriksa tentang narkoba, dari pada melantiknya,” ujar Umar Zunaidi. (purba)