Keputusan DKPP Berhentikan Ketua Bawaslu Siantar Dinilai Subyektif, Ini Alasannya

Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite.

Siantar, Lintangnews.com | Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) memutuskan memberhentikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Siantar, Sepriandison Saragih.

Ini sesuai dengan keputusan DKPP Nomor : 41-PKE-DKPP/III/2019 tentang proses pemeriksaan Sepriandison Saragih dan pemberhentian sebagai Ketua Bawaslu Siantar.

Institute Law And Justice (ILAJ) menduga keputusan yang dikeluarkan DKPP itu abal-abal.

“Ini dikarenakan ada beberapa proses yang tidak lazim terjadi dalam proses pemeriksaan atau persidangan tersebut,” terang Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, Jumat (12/4/2019).

Menurutnya, membaca seluruh putusan yang sudah dikeluarkan DKPP, sudah jelas bagaimana seluruh tuduhan pengadu dibantah dengan jelas oleh saksi Sepriandison Saragih. Namun hal itu tidak direspon baik oleh DKPP.

“Bahkan Togar Sitorus pun selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Siantar sudah menyampaikan secara resmi, jika Sepriandison Saragih bukan pengurus Partai Demokrat. Apakah ini masih kurang bagi DKPP RI? Karena inilah pernyataan yang paling ditunggu seharusnya,” tandas Fawer.

Nama Sepriandison Saragih juga berbeda dengan nama di Surat Keputusan (SK) DPC Partai Demokrat, sehingga dengan alasan itu dinilai wajar ILAJ menduga keputusan DKPP RI bernuansa abal-abal atau subyektif.

“Kami berharap, DKPP untuk meninjau ulang keputusan tersebut agar terjadi penegakan hukum yang jelas. Dan kepada Sepriandison Saragih kami berharap agar segera melakukan upaya hukum atau banding ke Mahkamah Konsitusi (MK),” sebut Fawer. (red)