Ketua Indeks: Komjen Pol Listyo Sebagai Kapolri Terpilih, Bukti Persamaan Hak Setiap Warga Negara Dijamin Konstitusi

Ketua InDeKs, Yayong Waryono.

Jakarta, Lintangnews.com | Ketua Inti Demokrasi Kebangsaan (Indeks) Yayong Waryono mengatakan, terpilihnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dapat menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi seluruh warga negara Indonesia.

Ia mengatakan, sudah sepatutnya persamaan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi konsisten ditegakkan.

“Penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri adalah sebuah keputusan besar yang sangat bijak. Tentu ini menjadi momentum bangkitnya optimisme seluruh warga negara Indonesia, bahwa siapapun memiliki kesempatan yang sama bisa menjadi Kapolri apapun latar belakangnya,” kata Yayong saat dihubungi redaksi, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Sebelumnya, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis. Persetujuan itu ditetapkan setelah Komjen Sigit menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

“Jika prinsip-prinsip kebersamaan dan persamaan hak warga negara Indonesia itu konsisten dilakukan, Insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang besar,” sergahnya kemudian.

Lebih lanjut Yayong mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan dalam penunjukan Kapolri oleh Komisi III DPR berdasarkan surat Presiden kepada Ketua DPR yang menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri telah selesai dilaksanakan.

Dalam proses tersebut tidak ada satu fraksi pun yang menyatakan keberatan, dan secara aklamasi menerima Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terpilih.

“Mulusnya proses fit and proper test itu salah satunya tidak terlepas dari paparan visi misi Komjen Sigit yang terlihat sangat visioner,” tambahnya.

Kapolri Non Muslim Ketiga

InDeKs merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang banyak bergerak pada ruang dan kegiatan edukatif turut mengapresiasi penunjukan dan proses terpilihnya Komjen Sigit sebagai Kapolri dari kalangan nonmuslim.

Menurut Yayong, penunjukan Kapolri dari kalangan nonmuslim, selama dua puluh empat kali pergantian pucuk pimpinan Polri sudah pernah terjadi sebanyak dua kali.

Kapolri pertama non muslim adalah Mayjen Pol Soetjipto Danoe Koesoemo yang menjabat sejak 30 Desember 1963 sampai 8 Mei 1965, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Kedua adalah Letnan Jenderal (Letjen) Pol Widodo Budidarmo yang menjabat sejak 26 Juni 1974 sampai 25 September 1978, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Langkah Presiden Jokowi yang meneruskan kebijakan yang pernah dibuat oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto di tengah situasi bangsa yang sedang mengalami kemerosotan nasionalisme, dan berkembangnya radikalisme adalah sebuah langkah maju dan berani.

“Terlepas dari semua pertimbangan politik atau lainnya, visi Komjen Sigit yang akan menjadikan Polri Presisi, adalah sebuah harapan baru menuju Polri yang lebih profesional, Polri yang humanis dan Polri yang lebih bermartabat sebagai sahabat mitra dan sahabat masyarakat,” pungkas Yayong. (Edo)