Ketua KTH Marsada Angkat Bicara Soal Tanah Adat Menjadi Lahan Konsesi PT TPL

Pinus Sitanggang.

Humbahas, Lintangnews.com | Bentrokan antara PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dengan masyarakat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba menjadi sorotan tajam nasional.

Menanggapi hal ini, Pinus Sitanggang selaku Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Marsada Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menuturkan, tanah adat sudah menjadi sejarah.

“Saya sudah membaca di media, jika adanya bentrokan di daerah lain sama seperti tahun-tahun lalu yang terjadi di Humbahas dan sepertinya tidak ada bedanya,” sebutnya, Sabtu (22/5/2021).

Pinus menuturkan, mengapa menjadi sejarah, karena tanah adat itu sudah dikuasai sejak pertama sampai turun temurun hingga beberapa generasi. Namun dia menuturkan, masih sebatas pengakuan, tetapi suratnya tidak ada menyatakan itu tanah adat.

“Saya pernah membaca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012. Tanah adat itu sudah diakui pemerintah menurut keputusan MK,” paparnya.

Dia menilai, keributan mengenai tanah adat sama seperti yang terjadi di Desa Simataniari, Humbahas.

Disinggung bagaimana kerja samanya dulu dengan lembaga Kelompok Study Pengembangan Prakarsa Masyaraka (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Tano Batak sewaktu memperjuangkan tanah adat Simataniari, Pinus mengaku susah dan  hanya menghabiskan waktu saja.

“Bagi semua komunitas di Tapanuli, saya berharap baikan saja dengan pihak perusahaan. Saya juga sudah pernah didampingi KSPPM dan Aman Tano Batak, tetap saja susah. Habis waktu dan semuanya, namun tidak ada artinya,” tukas Pinus.

Dirinya pun berharap kepada masyarakat yang berdampingan dengan PT TPL, agar saling merangkul untuk tujuan yang baik kedepannya. (Akim)