Ketua LBH HAM : People Power Berpotensi Melanggar Norma dan Hukum

Ketua LBH HAM, Willy Sidauruk.

Siantar, Lintangnews.com | Pengamat Hukum Kota Siantar, Willy Sidauruk menghimbau masyarakat menolak ajakan kelompok tertentu untuk melakukan gerakan aksi massa atau ‘People Power’ pada 22 Mei 2019 mendatang.

Adapun konten misi ‘People Power’ yang perlu ditolak yakni, ajakan menduduki institusi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Istana Negara. Kemudian, melakukan revolusi atas kekuasaan yang sah atau fakta sudah mengarah kepada ancaman, hasutan dan penistaan terhadap kelembagaan formal.

“Sudah jelas ini menyimpang dan melanggar koridor hukum dan regulasi yang berlaku, baik itu terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Willy Sidauruk selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hak Asasi Manusia (HAM), Senin (20/5/2019).

Tak hanya itu, dirinya menilai ajakan gerakan ‘People Power’ bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang selama telah terjalin baik.

“Mari kita menjaga dan hormati apa yang menjadi hasil Pemilu. Mari kita tolak gerakan ‘People Power’ yang dilakukan oknum-oknum tertentu,” ucap Willy Sidauruk

Namun, dirinya menilai, di sisi lain negara dan pemerintah tetap menjamin secara konstitusional mengenai kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut dikatakannya jangan digunakan secara absolut dan tanpa batas, sehingga ‘stigma abuse of freedom’ muncul dan mengemuka.

“Sebaiknya publik atau masyarakat tidak terjebak dengan ajakan ‘People Power’ yang berpotensi melanggar norma dan hukum,” pungkas pria berbadan tambun ini. (irfan)