Ketua Setara Institute : Amien Rais Jangan Delegitimasi KPU

Ketua Setara Institute, Hendardi.

Jakarta, Lintangnews.com | Adanya pernyataan Amien Rais dalam aksi Forum Umat Islam (FUI) pada Jumat (1/3/2019) tentang gejala kecurangan KPU merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks mengingatkan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) itu untuk bekerja professional, adil dan berintegritas.

Hal ini disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi melalui release press, Jumat (22/3/2019) menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR-RI dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Namun Hendardi menilai, saat yang bersamaan Amien Rais juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan ‘perlawanan’ atas produk kerja KPU. Ini terjadi manakala menurut pandangannya KPU melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

“FUI dan Amien Rais adalah organisasi dan individu politik yang sdi Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). Karenanya pernyataan-pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU,” sebut Hendardi.

Hanya saja, pada saat bersamaan memberikan insentif politik elektoral pada Prabowo-Sandi, jika kandidat yang diusungnya dizolimi oleh rezim, dicurangi dan seterusnya.

“Pesimisme semacam ini bukan hanya melemahkan KPU tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan,” ungkap Hendardi.

Menurutnya, KPU adalah produk DPR, dimana di dalamnya terdapat anggota fraksi-fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandi. Di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon, sepanjang tidak melampaui kewenangannya.

“Jadi, semestinya tidak ada alasan bagi Amien dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk tidak percaya KPU,” tukasnya.

Hendardi menuturkan, KPU memang harus dikawal bukan ditakut-takuti atau diancam, karena integritas dan keadilan Pemilu adalah kepentingan rakyat. Pasalnya, semua tuduhan dugaan kecurangan satu persatu telah diklarifikasi oleh KPU.

“Kita semestinya mendukung independensi KPU dan jauhkan dari potensi tidak netral dalam kontestasi Pemilu. Karena jika KPU tidak tidak independen, bukan hanya kubu Prabowo-Sandi yang dirugikan tetapi juga kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). Bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat, karena harus menerima produk demokrasi yang tidak berkualitas,” sebut Hendardi mengakhiri. (rel)