Kilang Kayu Berdiri Bukan di Kawasan Industri, Ini Penjelasan Dinas PUPR Asahan

Salah satu kilang peracikan kayu di Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. 

Asahan, Lintangnews.com | Diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), diketahui sejumlah usaha kilang peracikan kayu berdiri bukan pada lokasi kawan industry.

Sejumlah kilang peracikan kayu itu adalah Famili Jaya, HMS, UD Erika dan UD Rimba di Kecamatan Kisaran Timur. Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 pada pasal 35, jika Kecamatan Kisaran Timur diperuntukan untuk kawasan pemukiman dan perkantoran.

Ada pun kawasan industri yang sudah ditentukan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 di pasal 33 ayat 2, untuk kawasan industri di antaranya Kawasan Industri Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai seluas 2.12 hektar, Kecamatan Simpang Empat seluas 283.12 hektar, Kecamatan Air Joman Seluas 100 hektar dan Kecamatan Air Batu.

Meskipun lokasi usaha kilang peracikan kayu itumenyalahi Perda yang sudah ditetapkan Pemkab Asahan, namun pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum bisa menertibkan. Ini karena Perda RTRW tersebut baru saja ditangani.

“Pada tahun 2017 Perda itu kami tangani, jadi belum bisa mengambil tindakan dan tak pernah melakukan control,” ungkap Kasi Tata Ruang, Anton Sutresno didampingi Fahmi Almadani selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Asahan di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, Perda RTRW itu masih rancu, sehingga Dinas PUPR Asahan belum bisa mengambil tindakan. Seperti menyurati Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Menurut kami, Perda RTRW itu masih rancu, sebab masih akan direvisi dan kajian kembali,” kata Anton.

Fahmi Almadani menambahkan, berdirinya kilang peracikan kayu itu mungkin sebelum Perda RTRW dibuat, sehingga pengusahanya bisa memiliki izin usaha.

“Semenjak Perda RTRW itu dialihkan ke Dinas PUPR, kami tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk membuka usaha yang bukan di kawasan industri,” pungkas  Fahmi Almadani sembari menyarakan agar mempertanyakan ke DPMPTSP. (Heru)