KMDT Hadirkan Narasumber Berikan Pemahaman Hukum di Kawasan Danau Toba

Ketua Umum KMDT, Edison Manurung (tengah) memberikan keterangan pers pada wartawan.

Toba, Lintangnews.com | DPD Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) meresmikan kantor hukum DPP di Jalan Siantar, Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Kamis (15/10/2020).

Ini sekaligus memberikan pemahaman hukum dengan menghadirkan narasumber yakni, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Toba, Robinson Sitorus.

Selain itu, KMDT memberikan bingkisan sembako yang disumbangkan Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Martuani Sormin dalam meringankan pandemi Covid-19 atau Virus Corona dan pemberian bibit pohon pada masyarakat.

Edison Manurung sebagai Ketua Umum KMDT menginginkan terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di kawasan Danau Toba, dalam upaya percepatan pembangunan sektor pariwisata, dengan aksi nyata dengan membentuk KMDT di 7 Kabupaten kawasan Danau Toba.

“Melalui KMDT kita akan menyadarkan masyarakat di kawasan Danau Toba dalam meningkatkan pariwisata kita dengan meningkatkan SDM dalam menggali potensi alam, budayanya untuk menambah daya tarik wisatawan yang datang. Sehingga nantinya wisatawan akan terkesan dengan semua sajian dan mau kembali lagi untuk menikmati semua kesan tersebut,” kata Edison.

Lanjut Edison, langkah pertama yang dilakukan saat ini adalah dengan memberikan semangat pada masyarakat, melalui bantuan sembako dalam meringankan beban di situasi pandemi Covid-19 dan pembagian bibit pohon untuk kelestarian Danau Toba.

Kegiatan dilanjutkan sesi dialog hukum dalam antisipasi menekan tingkat kriminal di pariwisata untuk kenyamanan wisatawan nantinya. Sesi interaktif dialog dilakukan di Pantai Pasifik, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea.

Robinson Sitorus berharap agar, masyarakat di Danau Toba untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, supaya percepatan pembangunan pariwisata super prioritas dengan masyarakat yang sadar hukum.

Kajari menuturkan, hadirnya KMDT dapat bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

“Terdapat 3 masalah yang selalu hadir dalam masyarakat seperti tindak pidana, judi, narkoba dan pencabulan yang bisa berdampak buruk kawasan pariwisata kita. Terlebih kasus pencabulan anak di bawah umur yang kerap terjadi, lalu bagaimana kita dapat memutus perlakuan ini,” tukasnya.

Lanjutnya, rasa nyaman dan aman diharapkan wisatawan yang paling dibutuhkan. Kajari menuturkan, sia-sia pembangunan untuk sektor pariwisata digenjot pemerintah pusat, namun masyarakat belum sadar hukum, maka kunjungan dari wisatawan tidak akan maksimal sebab mereka merasa terusik.

“Untuk itu, kehadiran KMDT dapat memberikan motivasi bersinergi dengan kita dalam memberikan pemahaman hukum,” harap Robinson.

Peresmian kantor hukum KMDT disertai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) itu dihadiri Kapolres, AKBP Akala Fikta Jaya mewakili Kapoldasu, Sekretaris Daerah (Sekda) Audi Murphy O Sitorus, Sihol Situngkir, Dewan Penasehat KMDT, Irjen Pol Purn Daniel Pasaribu dan Dewan Pakar KMDT, Robet Sibarani. (Asri)

Tonton videonya :