KNPI Kutuk Sikap Represif Polres Siantar Terhadap Mahasiswa

Sekretaris KNPI Siantar, Alfredo Pance Saragih dan Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu.

Siantar, Lintangnews.com | Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun (AMSS) terdiri dari PMKRI, GMKI, PMII, KUPIKIR dan GAMPAR menggelar aksi damai untuk menyampaikan tuntutan kepada Anggota DPRD Kota Santar yang dilantik, Senin (2/9/2019).

Namun aksi itu akhirnya memanas dan berujung rusuh, akibat personil Polres Siantar melakukan pemukulan pada beberapa mahasiswa. Sebanyak 7 orang mahasiswa mengalami luka-luka, sementara 6 orang ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Siantar.

Menyikapi hal itu, Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Siantar, Alfredo Pance Saragih mengaku geram atas perlakuan pihak Kepolisian terhadap mahasiswa.

“Aksi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya ingin menyuarakan aspirasi dan masukan kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Ini ibaratkan ucapan selamat yang disampaikan secara terbuka, juga sekaligus kritik. Karena para mahasiswa menilai, bahwa kinerja DPRD sebelumnya minim, hingga diharapkan yang baru dilantik dapat bekerja lebih optimal,” kata Alfredo.

Dirinya juga menyoroti represifnya personil Polres Siantar kepada mahasiswa. Menurutnya, pemukulan itu mnunjukkan arogansi Kepolisian di Siantar. Dirinya pun mengingatkan Kapolres Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu agar mengarahkan personilnya untuk tidak melakukan pemukulan kepada mahasiswa yang melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami atas nama pemuda Siantar yang berhimpun dalam KNPI Siantar mengutuk aksi represif Kepolisian. Kepada pak Kapolres, tolong diarahkan personilnya untuk tidak arogan dalam melakukan pengamanan aksi,” tegas Alfredo.

Tak hanya itu, Alfredo juga meminta Kapolres untuk fokus dalam menegakkan hukum di Siantar, terutama dalam memberantas maraknya dugaan korupsi, menjamurnya bisnis judi hingga peredaran narkoba.

“KNPI Siantar mengingatkan Kapolres untuk fokus menegakkan hukum di Siantar, terutama kasus dugaan korupsi, judi hingga masalah peredaran narkoba,” tutup Direktur IPPM ini. (rel)