Komnas PA Sebut Deli Serdang ‘Zona Merah’ Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Ini Jumlah Kasusnya

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait.

Deli Serdang, Lintangnews.com | Ketidakpedulian Pemkab Deli Serdang terhadap meningkatnya jumlah kasus kejahatan seksual pada anak di daerah itu mengundang geram Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komisi Nasional  Perlindungan Anak (Komnas PA).

Arist Merdeka menilai, Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan terkesan bungkam dan tak peduli. Bahkan terkesan membiarkan korban-korban tidak berdaya secara hukum dan sosial.

“Anak-anak korban dan keluarganya dibiarkan menanggung beban sendiri. Bahkan para korban sering kali dipersalahkan dan diusir dari Desa nya, karena dianggap membawa sial dan aib. Namun Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintahan Kecamatan (Pemkec) membiarkan begitu saja,” papar Arist Merdeka, Sabtu (30/1/2021).

Dia mencontohkan, kasus Geng Rape yang terjadi di Kecamatan Galang dilakukan 7 orang terhadap seorang siswi SMP usia 13 hingga korban melahirkan seorang bayi perempuan berusia 1 bulan dan mempertanyakan apa yang dibuat Pemkab Deli Serdang. Faktanya korban dibiarkan menanggung beban sendiri dengan bayinya ketika ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang.

Ironisnya korban dan keluarganya atas sepengetahuan Kepala Dusun (Kadus) demi nama baik Dusun itu diusir untuk meninggalkan Desa. Termasuk meminta korban memilih salah satu dari pelaku untuk dinikahkan.

“Ini kan sadis dan keji, masa korban justru diusir dari kampungnya. Atas peristiwa demikian, sering kali pemerintah daerah lepas dan cuci tangan atas maraknya kasus-kasus kejahatan seksual,” tukas Arist Merdeka.

Lanjutnya, ini seakan-akan Pemkab Deli Serdang tak mempunyai konsep tentang mekanisme untuk melindungi anak. Deli Serdang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) hanya jargon dan prestis politik memalukan saja.

“Cluster-cluster hak anak anak yang harus dipenuhi sebagai prasyarat KLA belum dijalankan dengan semestinya. Sementara kasus-kasus kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual di Deli Serdang masih dibiarkan terus meningkat,” paparnya.

Contoh lainnya, seorang anak usia 13 tahun di Kecamatan Tanjung Morawa dipaksa ayah dan abang kandungnya untuk melayani nafsu bejatnya secara berulang selama kurun waktu tahun 2018-2020. Faktanya, pemerintah setempat tidak hadir dalam masalah ini.

Kemudian seorang anak dirudapaksa oleh ayahya kandungnya di Kecamatan Pantai Labu, semenjak korban usia 8 tahun dan saat ini berusia 16 tahun juga tidak mendapat perhatian dan dibiarkan menanggung beban psikologisnya.

Kasus kejahatan seksual lainnya terjadi di Kecamatan Batangkuis,  8 orang anak Sekolah Minggu dilecehkan oleh salah seorang Pendeta dalam bentuk sodomi. Dan seorang pelajar SMK digagahi secara bergantian oleh kakak kelasnya.

Kemudian baru beberapa hari yang lalu seorang ayah tiri tega merudapkasa anaknya yang berusia 13 tahun di Kecamatan STM Hilir.

“Aksi untuk menjaga dan melindungi anak dengan melibatkan peran masyarakat hanya omong di mulut saja. Untuk  itu, perlu dipertimbangkan status Deli Serdang sebagai KLA dicabut saja. Tidak ada gunanya itu dan memalukan saja,” sebut Arist Merdeka.

Dia menuturkan, kasus-kasus kejahatan terus saja terjadi dan membiarkan pihak Kepolisian kerja sendiri. Begitu juga peran tokoh agama dan alim ulama sepertinya semakin melemah, ketahanan keluarga sudah semakin runtuh, serta peran wakil rakyat yang sesunghuhnya mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk  melindungi rakyat atau konsituen yang memilihnya hilang bak ditelan bumi.

“Tidak lah berlebihan jika Komnas PA menyimpulkan, Deli Serdang hari ini zona merah terhadap kejahatan seksual, karena pemimpinnya tidak peduli dan tak mempunyai kapasitas melindungi anak,” paparnya.

Lebih jauh Arist Merdeka menjelaskan, data menunjukkan sepanjang tahun 2019-2020, jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak di Deli Serdang mencapai 389 kasus. Sebanyak 62,56 persen didominasi kasus kekerasan seksual atau setara dengan 196 kasus kejahatan seksual. Ini angka terbesar kedua setelah kota Medan.

Bentuk dan jumlah kekerasan seksual di Deli Serdang yang dilaporkan, dalam bentuk sodomi 47 kasus dengan jumlah korban lebih dari 250 orang, kejahatan seksual dalam bentuk cabul 21 kasus, hubungan seksual sedarah (incest) 38 kasus dan persetubuhan dengan kekerasan 84 kasus.

Sementara itu, kejahatan seksual yang dilaporkan pada umumnya pelakunya adalah ayah kandun atau ayah sambung, kakak, paman, guru, tetangga, teman sebaya dan keluarga terdekat anak.

Sedangkan lokus terjadinya kejahatan seksual adalah rumah, lingkungan sekolah, asrama dan tempat penitipan anak atau boarding school.

Tempat kejadian atau wilayah peristiwa yang sudah terkonfirmasi di Deli Serdang  terjadi Kecamatan Lubukpakam 20 kasus, Batangkuis 15 kasus, Galang 15 kasus, Namorambe 10 kasus, Kutalimbaru 11 kasus, Pantai Cermin 20 kasus, Pantai Labu 15 kasus, Percut Seituan 15 dan Pancur Batu 9 kasus.

Angka atau jumlah kekerasan seksual yang dihimpun Komnas PA dan LPA Deli Sedang berbeda jumlahnya dibanding dengan angka yang terlaporkan di Polresta Deliserdang.

Perbedaan angka ini dipengaruhi ada banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak dilaporkan, karena dianggap aib. Sementara sebagian kasus diselesaikan melalui pendekatan adat dan damai.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan seksual  itu adalah rusaknya alat-alat reproduksi korban,  menimbulkan penyakit menular seksual, hamil dan melahirkan, kehilangan masa depan dan bahkan bunuh diri.

Yang lebih menyedikan lagi, dari 196 kasus kejahatan seksual terhadap terhadap anak yang dilaporkan, 5 orang di antaranya meninggal dunia, 2 anak di Namorambe, 2 anak di Batangkuis dan 1 anak di salah satu Desa di Pagar Merbau, serta 1 anak bunuh diri karena menanggung malu di Sibiru-biru.

“Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat untuk memutus mata rantai kejahatan terhadap anak di Deli Serdang. Saatnya membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga, kampung dan Desa. Masyarakat harus dilibatkan secara langsung serta memanfaatkan alat-alat kelengkapan organisasi masyarakat di Desa atau Kelurahan,” sebut Arist Merdeka.

Dia menilai, saatnya memfungsikan Musolah dan Masjid di masing-masing kampung dan Desa sebagai alat komunikasi dan mekanisme menyampaikan pesan-pesan moral dan keagamaan melalui pengeras suara, guna mengumumkan dan memberitahukan kepada masyarakat.

Ini termasuk memanfaatkan rapat-rapat Karang Taruna dan rapat Desa yang berbasis dengan program pemberdayaan Desa.

Komnas PA juga mengingatkan agar Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Deli Serdang terkait meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian terhadap anak.

Arist Merdeka mengatakan, jangan dibiarkan masa depan anak-anak Deli Serdang hancur. Karena setiap anak mempunyai hak politik dan berhak mendapat perlindungan dari negara dan pemerintah.

“Bupati jangan biarkan anak-anak luka hatinya dan menderita. Mari hargailah dan berikanlah  reward kepada para pegiat perlindungan anak di Deli Serdang. Mari kita bangun komitmen ‘Si Sada Anak, Si Sada Boru” artinya anakmu adalah anakku juga,” kata Arist Merdeka mengakhiri. (Idris)