KPUD Sumut: Susanti Dilantik Menjadi Wakil Wali Kota Siantar Meskipun Tidak Berpasangan

Susanti sebagai Calon Wakil Wali Kota terpilih di Pilkada Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut akan tetap menjalankan tahapan sesuai jadwalnya.

Setelah Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan disampaikan ke KPU 18 Januari, maka paling lambat 5 hari setelah terbitnya BPRK tersebut, daerah-daerah yang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nya tidak disengketakan di MK akan menindaklanjutinya dengan penetapan pasangan calon (paslon) terpilih.

“Kita tentu turut berbelasungkawa atas meninggalnya Calon Wali Kota peraih suara terbanyak (Asner Silalahi) di Kota Siantar,” ucap Benget Manahan Silitonga selaku Komisioner KPUD Sumatera Utara, saat dikonfirmasi, Minggu (17/1/2021).

Dijelaskannya, berita acara dan keputusan KPUD Siantar tentang penetapan paslon terpilih nantinya akan disampaikan kepada DPRD Siantar untuk dilakukan proses pelantikan.

Sebut Benget, dalam surat pengantar penyampaian berita acara dan keputusan tersebut, KPUD Siantar tentu akan menjelaskan perihal Calon Wali Kota yang telah meninggal dunia.

“Selanjutnya DPRD Siantar akan meneruskan pengajuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sumatera Utara. Berita acara dan keputusan penetapan paslon terpilih dari KPUD Siantar akan menjadi dasar pelantikan,” terang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini.

Lanjutnya, berdasarkan pasal 164 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 diatur, bahwa dalam hal Calon Bupati dan Calon Wali Kota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, maka Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Wali Kota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota meskipun tidak secara berpasangan.

Sambung Benget, dalam hal Gubernur, Bupati atau Wali Kota berhenti karena berhalangan tetap, meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota menjadi Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Wali Kota. Selanjutnya untuk pengisian Wakil Wali Kota menjadi kewenangan partai politik (parpol) pengusung dan DPRD.

“Namun demikian KPUD SIantar nantinya tentu akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI terkait mekanisme penetapan paslon terpilih di Siantar,” tutup Benget. (Elisbet)