Larangan Lelang Jabatan Tertuang pada Keputusan DPRD Siantar

Anggota DPRD Siantar, Ferry SP Sinamo.

Siantar, Lintangnews.com | Kedatangan anggota DPRD Siantar ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut merupakan bagian pengawasan kepada Wali Kota, Hefriansyah.

IKLAN

“Ketika ada aturan yang tidak dipenuhi Wali Kota, maka wajar kita selaku anggota DPRD Siantar mengkritisi,” ucap Ferry SP Sinamo selaku anggota DPRD Siantar dari Fraksi PDI-Perjuangan, Sabtu (8/8/2020).

Disampaikan Ferry, siapapun yang menjadi Wali Kota nantinya ketika tidak menjalankan Undang-Undang (UU) yang berlaku maka penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dalam menjalankan anggaran APBD, maupun kebijakan pada masyarakat. Terkait hal itu, tentunya DPRD Siantar akan mengkritisi.

Dalam hal ini, Ferry mengakui, secara kelembagaan DPRD Siantar tidak pernah meneruskan hasil yang diparipurnakan ke pemerintah atasan.

“Kemarin ada 107 rekomendasi tentang APBD 2020 dan seharusnya itu diteruskan ke pemerintah atasan seperti Gubernur, KASN dan Kemendagri” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar ini.

Ferry mencontohkan ketika Budi Utari Siregar seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang diangkat selama 1 hari, lalu dinonaktifkan oleh Wali Kota, Hefriansyah, sehingga DPRD Siantar harusnya melakukan pengawasan dengan menyurati KASN dan Kemendagri.

“Saya sampaikan, fungsi pengawasan DPRD Siantar selama ini belum berjalan secara maksimal. Artinya ketika ada dilihat aturan yang diabaikan oleh Wali Kota, maka harusnya diingatkan melalui pemerintah atasan. Misalnya kalau ada rekomendasi KASN yang tidak dijalankan, Wali Kota kan bisa disekolahkan agar lebih memahami UU,” paparnya.

Sambungnya, kekurangan DPRD Siantar menjadi evaluasi agar pengawasan berjalan lebih optimal. Menjawab hal itu lah, maka DPRD Siantar menuangkan dalam keputusan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, tertuang salah satu poin tentang larangan lelang jabatan.

Pada poin no 86, disampaikan kepada Pemko Siantar supaya tidak melakukan lelang jabatan pada tahun ini. Mengingat banyaknya rekomendasi KASN yang belum dilaksanakan.

“Atas dasar hal itu lah kita menindaklanjuti ke KASN dan Kemendagri. Begitu lah seharusnya, ketika hasil paripurna DPRD Siantar ditembuskan ke pemerintah atasan,” tutup Ferry. (Elisbet)

IKLAN