Limbah PT Jampalan Baru Resahkan Warga, Ini Pendapat YLBH-CNI

Limbah PT Jampalan Baru beberapa waktu lalu mencemari parit di Dusun IX Jampalan Desa Simpang Empat.

Asahan, Lintangnews.com | Bau tidak sedap dari air parit di Dusun IX Jampalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan merupakan limbah PT Jampalan Baru yang selalu memproduksi sabun dan lain-lainnya.

Ini membuat warga setempat setiap hari menghirup bau yang membuat kepala menjadi pening (pusing). Hal ini sudah lama terjadi pada masyarakat Dusun IX Jampalan Desa Simpang Empat.

Jika kondisi ini berlanjut terus menerus dapat merugikan masyarakat, terutama bagi kesehatan. Seharusnya pihak pemerintah setempat melakukan tindakan bagi PT Jampalan Baru yang lalai dalam pembuangan limbahnya, sehingga menyebabkan bau bagi masyarakat sekitar.

Kepala Desa (Kades) Simpang Empat, Yafid ketika coba dikonfirmasi lintangnews.com melalui via telepon selular berulang kali tidak diangkat, meskipun tersambung. Bahkan melalui pesan singkat yang dikirimkan tidak ada balasan, Senin (29/4/2019).

Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Asahan melalui salah satu stafnya Ilham mengatakan, pihaknya tidak bisa menindak lanjuti, kalau belum ada laporan pengaduan masyarakat langsung terkait keluhan tersebut.

“Kita akan tindak lanjuti kalau memang sudah ada pengaduan langsung dari masyarakat terkait air buangan PT Jampalan Baru,” ungkapnya.

Ketua Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), Khairul Abdi Silalahi menduga telah terjadi kelalaian dalam pengolalahan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Perbuatan itu disebut telah melawan hukum yang dilakukan PT Jampalan Baru terhadap masyarakat.

“Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, akibat bau yang berasal dari limbah PT Jampalan Baru dapat dikategorikan pencemaran air dan udara, sehingga berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dapat dikenakan secara pidana atau perdata.

Khairul Abdi menuturkan, PT Jampalan Baru telah melakukan pelanggaran dan kelalaian pada pasal 20 dan pasal 59 sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada pasal 98 (1) disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Sementara di pasal 99 (1) juga disebutkan, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Sementara denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Di Pasal 91 dan 92 disebutkan, setiap orang atau masyarakat dan organisasi lingkungan dapat melaporkan baik secara perdata maupun pidana apabila merasakan di rugikan baik secara materil dan moril. (handoko)