LSM Futra Menilai DPRD Humbahas Lebih Pentingkan Kepentingan Pribadi

Kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Humbahas, Lintangnews.com | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Futra), Oktavianus Rumahorbo menilai, anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) saat ini lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Oktavianus menjelaskan, ketidakberpihakan DPRD dapat dilihat dari pandangan dan sikap anggota dewan periode 2019-2024 itu. Konflik antara 15 orang anggota dewan dan Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol yang mewarnai hiruk pikuk hingga kini masih terasa.

“Mereka bicara soal sikap arogan Ketua DPRD hingga dilakukan mosi tak percaya. Dari situ terlihat bagaimana kepentingan mereka itu menyelesaikan kepentingan pribadi terlebih dahulu,” kata Oktavianus saat dihubungi, Minggu (19/9/2021).

Oktavianus menambahkan, selain itu DPRD membiarkan Bupati melakukan keputusan APBD Perubahaan tahun anggaran (TA) 2020 yang secara otomatis menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ini dikarenakan tidak mendapatkan keputusan bersama-sama antara DPRD dan Pemkab Humbahas.

“Ini kan mengindikasikan ketidakberpihakan DPRD yang tidak pro rakyat. Dan DPRD malah menuduh pemerintah terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” paparnya.

“Jadi, jika memang pro rakyat seharusnya jemput bola. Ini kan tidak, nampak kali kepentingan pribadi,” tambah Oktavianus.

Lebih lanjut Oktavianus mengatakan, melihat pandangan dan sikap anggota dewan itu, juga diperparah dengan lemahnya peran partai politik (parpol) untuk mendorong perwakilannya agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

“Padahal, jika semakin buruk kinerja perwakilannya di DPRD Humbahas, maka merembes ke partainya sendiri,” ujar dia.

Oktavianus juga mempertanyakan, kenapa harus Gubernur Sumatera Utara didampingi Kapolda, Pangdam I/Bukit Barisam dan Kajatisu, maka Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dapat disahkan bersama-sama antara DPRD dan Pemkab Humbahas.

Menurutnya, masyarakat Humbahas diminta berhati-hati menentukan pilihannya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.

“Kita berharap, masyarakat dapat memilih calon berkualitas yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Jika tidak, maka tidak akan pernah tercapai kepentingan masyarakat. Akhirnya terjadi kepentingan pribadi di dalam pembahasan anggaran,” kata Oktavianus.

Dia menambahkan, Futra melihat pandangan dan sikap anggota DPRD itu bentuk tidak keberpihakan ke masyarakat.

Pertama, surat 15 orang anggota dewan tentang konflik dengan Ketua DPRD. Kedua, berita media tentang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk menentukan jadwal pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahaan 2020 yang sudah dijadwalkan batal, pada 14 September 2020. (DS)