Tanjungbalai, Lintangnews.com | Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Wanita Indonesia (LWI), Mahyuna Ritonga beserta puluhan massa kembali turun menyuarakan permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan Kota Tanjungbalai.
Kali ini terkait masalah dugaan suap yang turut menyeret nama-nama pejabat di lingkungan Pemko Tanjungbalai, dengan dalih pelicin dan pengamanan dalam mempertahankan jabatan.
Ini dikatakan Mahyuna selaku koordinator aksi saat menyampaikan aspirasi di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Pemko Tanjungbalai, Jalan Gaharu, Kamis (11/5/2023).
Mahyuna mengatakan, pejabat yang berinisial BG adalah ‘bandit’, karena diduga merupakan dalang dari kasus suap tersebut.
Ia juga menyampaikan, di tengah banyaknya anak-anak putus sekolah dikarenakan kekurangan dana, namun ada oknum pejabat tega melakukan kasus dugaan suap hanya demi mempertahankan jabatan.
Bahkan untuk memperkaya diri yang diduga aliran dana itu bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
“Apabila dugaan kami ini benar, tangkap, seret dan penjarakan para oknum yang terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut,” tukasnya.
Rizky Iswandi selaku Dewan Pembina LWI saat di wawancarai wartawan mengatakan, sebelumnya telah disampaikan dalam surat somasi dan klarifikasi terkait kasus dugaan suap, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) menuju tindak pidana korupsi, tetapi hal itu tidak ditanggapi dan tak adanya solusi.
Rizky juga mengatakan, hal ini termasuk pada tindak pidana khusus bukan tindak pidana umum.
Dimana di dalam asas hukum tertera lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum.
“Sanksi bagi pelanggar hukum khusus ini lebih berat dari pada pelanggar hukum umum,” tegasnya
Sempat terjadi keributan dengan salah seorang petugas Satpol PP di kantor Wali Kota Tanjungbalai saat aksi berlangsung. Diduga oknum itu mencoba menghalang-halangi aksi unjuk rasa tersebut.
Dalam aksinya, massa LWI juga menyambangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai. (Elda)
