Mantan Korda GMNI Sumut: Gerakan Isu Tutup PT TPL Bawa Bencana Bagi Masyarakat  

Dialog publik ‘Menakar Untung Rugi Berdirinya TPL di Tanah Batak’ yang dilaksanakan Eksponen Cipayung Plus.

Toba, Lintangnews.com | Saat ini persoalan ekonomi menjadi salah satu masalah harus diperhatikan, sebelum melakukan gerakan maupun membangun isu yang berdampak kepada masyarakat luas.

“Jangan sampai gerakan maupun isu yang dibangun justru membawa bencana bagi masyarakat yang saat ini tengah dihadapkan dengan bencana pandemi Covid-19, ” kata Turedo Sitindaon, terkait gencarnya gerakan yang mendesak penutupan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL).

Menurutnya, isu dan gerakan yang dibangun harus memperhatikan kondisi nyata yang terjadi, dimana masa pandemi Covid-19 membuat harus berpikir panjang terhadap apa pun aksi dan isu yang sedang dibangun.

Ini disampaikan Turedo dalam dialog publik ‘Menakar Untung Rugi Berdirinya TPL di Tanah Batak’ yang dilaksanakan oleh Eksponen Cipayung Plus, Jumat (25/6/2021) malam.

Dialog publik diikuti kalangan aktivis mahasiswa dan menghadirkan beberapa pembicara, termasuk Direksi PT TPL, Jandres Silalahi.

Dikatakan mantan Koordinator Daerah (Korda) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Sumatera Utara ini, menyatakan sikap untuk mendesak penutupan PT TPL merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi.

Turedo berpendapat, pernyataan dan aksi juga harus dibarengi dengan cara pandang yang proporsional terhadap keberadaan perusahaan bubur kertas ITU di masa pandemi saat ini.

Sementara Jandres Silalahi mengemukakan, selama 30 tahun beroperasi pihak PT TPL selalu bekerja sesuai dengan paradigma baru yang mereka bangun yakni membangun kesejahteraan bersama.

Selain memastikan lahan konsesi yang mereka kelola dengan sistem ‘tanam-panen’, tanaman eucalyptus tidak merambah kepada wilayah lahan lain. Mereka juga konsisten menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada masyarakat.

Jandres menambahkan, kinerja mereka dipantau oleh tim independen. Ini tercantum dalam akta 54 dan akta 05 berbunyi pelaksanaan paradigma baru TPL diawasi tim independen yang dibentuk dan disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

“Evaluasi atas pengawasan ini akan dilakukan Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tidak ada kewajiban dari perusahaan yang boleh kami langgar terhadap masyarakat,” kata Jandres. (Aldy)