Asahan, Lintangnews.com | Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Asahan didatangi puluhan mahasiswa dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Asahan-Batubara.
Adapun tujuan mereka melakukan aksi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades) dan pegawai BUMN, Jumat (5/4/2019).
Kedatangan mereka meminta agar Bawaslu dan KPUD Asahan harus menindak tegas setiap ada pelanggaran yang dilakukan ASN dan Kades.
“Kita meminta kepada Bawaslu dan KPUD agar menindak tegas kalau ada ASN dan Kades terlibat dalam memberikan dukungan,” ungkap Ketua PC IMM Asahan-Batubara, Zahir Gufron Siregar yang akrab dipanggil Upong.
Pihaknya juga meminta agar Bawaslu Asahan mendorong TNI dan Polri tetap menjaga legalitasnya dengan tidak melibatkan agenda politik, karena bertentangan Undang-Undang (UU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 39 ayat 2 dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1.
“Kami mengajak seluruh masyarakat agar terlibat aktif dalam menciptakan situasi politik yang damai, termasuk dalam melakukan pengawasan atas semua potensi pelanggaran Pemilu. Bawaslu harus serius dalam melakukan pengawasan Pemilu,” sebut Zahir.
Sementara Komisioner Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu, Ibnu Azhar Saragih menemui dan mengajak berdialog mahasiswa. Dalam dialog itu, pihak Bawaslu Asahan sudah memberikan imbauan melalui mengirim surat ke instansi.
“Kita sudah melakukan pengawasan serta mengirimkan surat imbauan agar ASN, Kades, TNI dan Polri bersikap netral,” kata Ibnu Saragih.
Selanjutnya massa PC IMM Asahan-Batubara mendatangi kantor KPUD Asahan dan juga melakukan orasi yang sama. (heru)