Ada Perlawanan Warga, Eksekusi Lahan Bendungan Irigasi di Deli Serdang Gagal Dilakukan

Proses eksekusi yang gagal dilakukan pihak PN Lubuk Pakam.

Deli Serdang, Lintangnews.com | Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Jumat(9/8/2019) terhadap lahan Harta Sutanto, Halim dan warga lainnya di Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang akan diperuntukan Bendungan Irigasi Deli Serdang gagal.

Eksekusi itu mendapat pengawalan Satpol PP Pemkab Deli Serdang itu nyaris bentrok setelah mendapat perlawanan warga, akhirnya mundur dan menunda eksekusi.

Karena mendapat perlawan dari warga, pihak PN Lubuk Pakam yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) dan Panitera Josen didampingi pihak Dinas PUPR, tanpa pengawalan TNI/Polri akhirnya sepakat menunda eksekusi.

Salah satu juru sita dari PN langsung membacakan surat eksekusi lahan milik Harta Sutanto, Halim dan warga lainnya.

Namun usai membaca surat eksekusi, mendapat perlawanan warga dan kuasa hukum Arpani dan Rohdalahi Subhi Purba.

Arpani mengatakan, pihaknya menolak dan tidak terima amar putusan proses eksekusi yang dikeluarkan Ketua PN Lubuk Pakam Nomor : 11/eksekusi tahun 2019. Ini karena masih adanya proses gugatan termohon dan eksekusi terkesan dipaksakan.

“Kami menolak eksekusi ini apalagi PN Lubuk pakam tidak membawa aparat TNI/Polri dan hanya membawa Satpol PP yang tidak punya kepentingan. Biar kalian tau kami bukan penggarap dan bukan bangunan liar yang menyalahi aturan,” tegas Arpani.

Sementara itu, Ketua Panitera Pengadilan Negeri (PN) Lubuk pakam, Josen yang juga korlap tetap berkeras memaksakan kehendak untuk melakukan eksekusi.

Namun karena desakan massa, akhirnya PN Lubuk Pakam mundur dan menunda eksekusi. Sehingga alat berat untuk eksekusi batal diturunkan.

“Penundaan eksekusi lahan untuk proyek irigasi Deli Serdang ini sampai waktu yang tidak ditentukan atau suasana kondusif,” ujar Josen.

Salah seorang warga Desa Araskabu, Yunus mengatakan, lahannya juga belum diganti rugi oleh Dinas PUPR. “Tanah saya punya sertifikat saya minta yang sewajarnyalah di ganti rugi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Chepi warga lainnya juga mengatakan, tidak pernah mengikuti rapat terkait hal tersebut. “Pihak panitia tak pernah menghubungi saya. Tanah saya Surat Keterangan (SK) Camat juga terkena proyek,” ujarnya. (Idris)