Medan, Lintangnews.com | Sejumlah aktivis pro demokrasi di Medan menyatakan turut mendukung dan mendoakan langkah Arsula Gultom mengikuti seleksi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) masa jabatan 2019-2024 sebagai perwakilan unsur serikat buruh.
Hal ini dinyatakan Effendi Kardo Naibaho mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan.
Menurutnya, Arsula merupakan pribadi yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan perbaikan nasib buruh di Sumatera Utara.
“Kami ingat bagaimana beliau memimpin long march buruh Pelindo dari Belawan ke Jakarta dengan berjalan kaki bersama 100 an buruh sekitar tahun 2017 lalu,” katanya di Medan, Selasa (23/7/2019).
Menurutnya, Effendi sudah sepatutnya sosok seperti Arsula berada di dalam DJSN, karena rekam jejak perjuangannya selaku aktivis perburuhan.
Sementara Tokoh NGO di Sumut, turut mendukung Arsula. Seperti dikatakan mantan Direktur KPS, Sahat Lumbanraja, sebagai aktivis buruh yang layak dan memiliki daya juang.
Baginya hal itu merupakan modal yang bisa dipakai untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi buruh melalui program dan tupoksi DJSN.
“Sudah berpengalaman dan masih energik untuk memikul beban tanggungjawab,” kata Ketua Harian Relawan Jokowi Centre ini saat dihubungi via telepon seluler.
Sebagaimana diketahui, beberapa aktivis buruh turut mendaftar sebagai calon anggota DJSN masa jabatan 2019-2024. Salah satunya adalah Sekretaris Wilayah Sumatera DPP SBSI, Arsula Gultom.
Sesuai Surat Keputusan (SK) No :12 /PANSEL-DJSN/VII/2019, calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), untuk masa jabatan 2019-2024 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi (Pansel) sebanyak 99 orang.
Dari 99 orang yang lulus seleksi, 3 orang yang mewakili Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang lulus adalah Arsula Gultom, Endang Sudarwati dan Edward Pakpahan.
Selanjutnya akan dilakukan tes tertulis yang meliputi pilihan ganda dan penulisan Elessai melalui sistem Computer Assisted Test (CAT), yang akan diselenggarakan pada Kamis 25 Juli 2019.
Menurut salah seorang peserta yang lulus, Arsula Gultom, Rabu (24/7/2019), nantinya DJSN akan membantu Presiden Republik Indonesia, dalam tugas dan fungsinya untuk memutuskan dan mensosialisasikan kebijakan umum.
Melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan nasional dan menyusun anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran.
Kemudian melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi aset dana jaminan sosial dan aset BPJS, serta menyusun usulan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional.
Serta melakukan kajian dan penelitian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial, melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja BPJS, melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum sistem jaminan sosial nasional.
“Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS, melakukan advokasi, edukasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan memiliki keahlian dibidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuaria,” papar Arsula.
Ditambahkan Arsula, masukan dari masyarakat dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Pansel mulai 23 Juli 2019 hingga 7 Agustus 2019, dengan menyertakan foto copy identitas beserta nomor telepon yang dapat dihubungi ke Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Jalan Hang Jebat Raya F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12950 atau melalui email : pansel@djsn.go.id .(asri)
