Nota Jawaban Bertolak Belakang, Fraksi Gerindra DPRD Simalungun Menilai Bupati Tak Intelektual

Sekda Simalungun, Esron Sinaga saat membacakan nota jawaban Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Nota jawaban Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga atas pemandangan umum Fraksi Gerindra pada rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P-APBD tahun 2022, Jumat (22/9/2022) bertolak belakang dengan pertanyaan juru bicara fraksi, Juarsa Siagian.

Fraksi Gerindra pada rapat paripurna tanggal 2 Juni 2022 pada sidang paripurna 4 Ranperda Kabupaten Simalungun menegaskan kepada Bupati, agar Ranperda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori tidak dijadikan sebagai alasan penundaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) yang seharusnya terlaksana di tahun 2022.

Juga meminta Bupati agar memberikan alasan yang pasti terkait penundaan Pilpanag tahun 2022.

Fraksi Gerindra menilai, keempat Ranperda itu sepertinya tidak termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Simalungun. Hal itu pun Fraksi Gerindra sudah menjelaskan, namun Bupati tidak memberikan penjelasan.

Sehingga Fraksi Gerindra menilai, Bupati sukses dalam dunia usaha, namun kaku dalam memimpin Kabupaten Simalungun. “Untuk itu kami sampaikan, mari ciptakan komunikasi yang baik,” tukas Juarsa.

Melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Esron Sinaga, Bupati pada nota jawaban atas pemandangan umum fraksi tentang perubahan P-APBD 2022 dinilai bertolak belakang.

“Dapat kami sampaikan, sebanyak 245 orang Pangulu telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2022. Sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditunjuk penjabat dan sudah serah terima jabatan (sertijab),” imbuh Esron.

Lanjut Sekda, sertijab adalah penyerahan dan penerimaan tentang jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama ke pejabat baru demi keberlangsungan jalannya roda Pemerintahan Nagori (Pemnag).

“Namun demikian, apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa jabatam Pangulu sebelumnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan (Pangulu yang sebelumnya),” tegasnya.

Menurutnya, Pemkab Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) telah mempersiapkan agar pelaksanaan Pilpanag dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan.

“Tertundanya pelaksanaan Pilpanag serentak tahun 2022 karena adanya kendala teknis, yaitu disharmonisasi dasar hukum dan pembiayaan,” tukas Esron. (Zai)