Simalungun, Lintangnews.com | Dalam menerbitkan izin keramaian pada suasana pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Pangulu di Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun bersama perangkatnya disebut harus mengutip sejumlah dana.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Simalungun, Benfri Sinaga saat rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati tahun 2020 bersama eksekutif yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar), Rabu (14/4/2021).
“Perlu kami sampaikan untuk izin keramaian saja, Pangulu dan perangkatnya harus mengutip,” jelas Benfri yang juga didengarkan pimpinan rapat Pansus, Binton Tindaon dan Bernhard Damanik.
Izin keramaian Covid-19 dimaksud adalah untuk hajatan (pesta) dan dikutip dari pihak penyelenggara yang langsung ditemui Pangulu Nagori bersama perangkatnya.
“Kita katakanlah seperti pesta. Untuk memperoleh izin keramaiannya dikutip kurang lebih sebesar Rp 500 ribu. Dan mereka (Pangulu dan perangkatnya) langsung menemui penyelenggara pesta,” papar Benfri.
Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Maujana dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Simalungun diminta melakukan teguran kepada para Pangulu dan perangkatnya yang mengutip uang dari penerbitan izin keramaian Covid-19.
“Dari beberapa aduan masyarakat, itu lah salah satunya. Makanya, kita ingin bekerja sama dengan Dinas PMPN Simalungun untuk menegur para Pangulu dan perangkatnya yang melakukan kutipan,” tegas Benfri.
Sementara, Kepala Dinas PMPN Simalungun, Sarimuda justru hanya menjelaskan terkait salah satu Nagori yang terdiri dari Dusun hanya memiliki 3 orang Gamot.
“Izin pak, kalau sekarang kita mungkin belum bisa memfasilitasi. Karena, ADD (Anggaran Dana Desa) untuk tahun ini cukup hanya bagi gaji. Bahkan, ketika terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU),” papar Sarimuda.
Sarimuda mengatakan, besaran DAU yang mengalami pemotongan sebesar 10 persen atau Rp 3,7 miliar dari total Rp 37 mialir. “Ini sudah berpengaruh bagi Nagori,” paparnya. (Zai)
