Pasca Kecelakaan Beruntun di depan Kantor Bupati Tanah Karo, Bus Murni Trans Tak Bertanggung Jawab

Para korban kecelakaan lalu lintas beruntun bersama Tim Hukumnya.

Tanah Karo, Lintangnews.com | Pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) beruntun pada Sabtu (12/12/2020) sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di depan Gang Pemda atau kantor Bupati Tanah Karo, pihak management Bus Murni Trans tidak bertanggung jawab dan supir tak diamankan.

Ini membuat pihak keluarga korban kecelakaan minta keadilan melalui Tim Hukum Dedek Lesmana dan Bayu Atmaja, Jumat (22/1/2021).

Laka lantas beruntun itu menelan korban jiwa 1 orang meninggal dunia bernama Lia Andriana Damanik. Sementara korban luka berat dan ringan ada 7 orang yakni, Wisdo, Deo, Rinarto Turnip, Feri Yanju, Cindy Siregar, Mely Siregar dan Nova Saragih.

Menurut informasi yang dirangkum awak media dari Tim Hukum/Penasehat Hukum Dedek Lesmana dan Bayu Atmaja, hingga saat ini belum ada itikad baik dan kejelasan dari pihak Bus Murni Trans untuk melihat maupun bersilaturahmi kepada para korban luka maupun meninggal dunia.

Ini termasuk tdak adanya kejelasan hukum dari Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo untuk melakukan tindakan penegakkan hukum terhadap supir Bus Murni Trans.

“Terhitung sejak peristiwa itu, pihak Bus Murni Trans tidak pernah berkunjung untuk melihat klien kami, baik itu yang mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia,” ucap Dedek.

Dia menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum atas kelalaian yang dilakukan supir dan mengecam pemilik Bus Murni Trans yang tidak memiliki hati terhadap kliennya.

“Selaku Tim Hukum dari para korban akan mengambil langkah-langkah hukum untuk membantu klien kami. Mengingat dalam peristiwa ini, para klien kami mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia akibat dari kelalaian supir Bus Murni Trans,” sebut Dedek.

Terpisah, Lusiana Purba (56) orang tua korban yang meninggal dunia menuturkan, pihak management Bus Murni Trans tidak pernah berkunjung melihat kondisi para korban.

“Bisa dibayangkan, dari mulai kejadian kecelakaan itu, anak saya langsung mengalami koma selama 11 hari di Rumah Sakit (RS) yang akhirnya meninggal dunia. Tak ada 1 orang pun dari supir dan pemilik Bus Murni Trans datang berkunjung ke rumah korban,” sebut Lusiana.

Dirinya juga mendengar informasi akan diberikan uang sebesar Rp 10 juta untuk perdamaian terhadap para korban. “Apa gak mempunyai hati lagi mereka. Kalau memang seperti itu, kami minta supir dan pemiliknya untuk mengembalikan nyawa anak kami,” ucapnya.

Sementara Alfianto selaku mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Simalungun (USI) menjelaskan, Dalam peristiwa kecelakaan yang bersifat insidentil harus berpedoman pada dasar hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Nomor 732 Tahun 1915 dan Undang-Undang (UU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

“Seharusnya polisi segera melakukan penahanan terhadap supir Bus Murni Trans dan menjadi atensi pihak Polres Tanah Karo untuk dapat memberikan pelayanan penegakkan hukum yang terbaik bagi para korban,” tukasnya.

Alfianto juga berharap, pihak APH dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yakni Promoter dan Presisi yang merupakan target dari visi misi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri yang baru menjalankan uji fit and proper test oleh DPR RI. (Rel)