Siantar, Lintangnews.com | Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha (PD PAUS) terus berupaya untuk menyelesaikan masalah internal perusahaan dengan membentuk tim yang berkordinasi dengan Pemko Siantar.
Hal ini diketahui saat rapat kerja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) Kota Siantar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 antara Direksi PD PAUS dengan Komisi II DPRD Siantar, Jumat (10/5/2019).
Tim yang dibentuk berkordinasi dengan instansi terkait, untuk menyelesaikan sedikitnya 3 persoalan internal yang dianggap cukup serius. Penyelesaian persoalan di internal, saat ini merupakan prioritas perusahaan.
“Kita mau menyelesaikan masalah lama, seperti Siantar City Mall, Sub Terminal eks Suka Dame dan persoalan kepegawaian. Jadi persoalan ini merupakan prioritas yang akan inventalisir dan tetap berkordinasi dengan Pemko Siantar,” kata Direktur Utama (Dirut) PD PAUS, Benhard BM Hutabarat.
Dalam menyelesaikan persoalan itu, dirinya mengaku tidak jarang ditemukan kesulitan dalam menemukan informasi yang valid, khususnya informasi maupun data dari kepengurusan Direksi PDPAUS periode sebelumnya.
“Artinya kronologis-kronologis memang sudah kita dapatkan. Tapi memang kita punya keterbatasan dalam mengakses data dan informasi di perusahaan. Untuk itu kita tetap berkoordinasi dengan Pemko Siantar,” jelas Benhard.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Sumber Daya Manusia PD PAUS, Sarjono Tulus PJ Siagiaan menambahkan, serah terima antara antara Direksi periode sebelumnya dengan pihaknya sejauh ini belum dilakukan.
Ia mengakui, hal itu berakibat minimnya data yang diperoleh, khususnya dalam menyelesaikan 3 persolan internal tersebut.
“Memang minimnya data. Jadi data yang ada hanya yang ditinggal Direksi lama. Memang ada data yang diambil oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar. Namun kita bersyukur dan tetap didukung Pemko Siantar dalam hal menggali informasi dan koordinasi,” ungkap Sarjono.
Ia mengakui, pihaknya masih memprioritaskan penyelesaian ketiga persoalan itu, meski saat ini karyawan dan jajaran Direksi belum menerima upah (gaji).
“Jadi memang, kita masih pelayanan. Karena ketika semua masalah sudah bisa terurai, kita akan menyusun program yang lain. Jangan nanti jadi benang kusut,” tutup Sarjono. (elisbet)
