Pdt Dobes Balik Gugat Daulat Sihombing Hanya Rp 5 di PN Siantar  

Kuasa Hukum Pdt Dobes Manullang, Mariah Purba.

Siantar, Lintangnews.com | Usai menggugat Pdt Dobes Manullang ke Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Daulat Sihombing balik digugat oleh tergugat di Pengadilan yang sama dalam bentuk gugatan rekonvensi.

Gugatan balik (rekonvensi) itu dilakukan Pdt Dobes melalui kuasa hukumnya, Mariah Purba, Hotman Manullang dan Muliaman Purba, dengan nilai gugatannya hanya Rp 5 saja.

“Klien kita melakukan gugatan balik terhadap penggugat, yaitu Daulat Sihombing,” kata Mariah Purba kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Dijelaskan, gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 HIR huruf a, pasal 158 RBg angka 1 dan 3, serta pasal 245 RV menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Ditanya dasar untuk menggugat balik, menurut Mariah, karena dalam jawaban tergugat yang digelar di PN Siantar, dijelaskan penampungan air yang dibuat penggugat malah merugikan tergugat. Ini karena air dari bak penampungan itu merembes ke halaman tergugat (Pdt Dobes) dan menimbulkan aroma tak sedap.

“Itu lah maka kita gugat balik, tapi hanya Rp 5. Kita bukan melihat nilai, tetapi hanya ingin membuktikan kebenaran,” ujar Mariah.

Untuk mengantisipasi banjir, rumah kliennya Pdt Dobes tidak pernah banjir karena sudah membangun sesuai teknik pembangunan dengan membuat 6 buah bak penampungan yang terletak di dalam pekarangan rumahnya. Sedangkan rumah penggugat tidak ada bak penampungan.

Selain melakukan gugatan balik, kuasa hukum Pdt Dobes telah menghadirkan beberapa bukti surat, foto, saksi dan lainnya.

Saat keterangan saksi sidang lalu, imbuh Mariah, tergugat ada mengajukan 1 orang saksi. Dimana saksi menjelaskan, yang pertama membangun di lokasi itu adalah kliennya Pdt Dobes.

Kemudian kliennya meninggikan pagar atau beton dari 1,5 meter menjadi lebih kurang 3 meter.

Kata Mariah, saksi juga telah menjelaskan, bak yang diklaim penggugat sebagai bak penampungan, jika dilihat dari bentuk fisiknya, itu bukan bak penampungan.

Karena kalau bak penampungan, menurut saksi kata Mariah, harus yang dibuat atau dibangun di pekarangan sendiri, dan itu hanya semacam lubang kecil untuk menampung air.

Adanya surat teguran dari Lurah setempat kepada kliennya, menurut Mariah, itu hal yang aneh. Sebab setelah teguran terbit, kemudian Lurah membuat mediasi diantara pihak penggugat dengan tergugat (diwakili anaknya). Sementara mediasi dilakukan setelah ada yang katanya banjir.

Menurut Mariah, kesimpulan dari mediasi yang disampaikan adalah, pihak Kelurahan akan berusaha untuk mengalihkan anggaran untuk membangun parit di daerah itu. Karena untuk membangun parit di tempat itu kewenangan pemerintah, karena tanah negara.

“Artinya, bukan tanggungjawab klien kita untuk membangun parit, tetapi pemerintah,” ujar Mariah.

Menanggapi parit itu ditutup sehingga banjir, kata Mariah, kliennya tidak pernah menutup itu.

“Sampai saat ini tidak ada 1 orang pun saksi bisa menerangkan yang menutup itu siapa,” pungkasnya.

Agenda sidang lanjutan perkara perdata ini, kata Mariah akan dilanjutkan sepekan kedepan untuk mendengar ketarangan saksi dari pihak tergugat. Majelis hakim sidang perkara dipimpin Pita Sipayung. (Red)