Pemkab Asahan Ikuti Rakor Disiplin Prokes Covid-19 dan Terjadi Peningkatan Kasus

Pj Sekda Asahan, John Hardi Nasution bersama Forkopimda mengikuti rakor disiplin prokes Covid-19

Asahan, Lintangnews.com | Pemkab Asahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara virtual, Senin (3/5/2021).

Rakor itu diikuti Pj Sekretaris Daerah (Sekda), John Hardi Nasution, Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, Waka Polres, Kompol Sri Juliani Siregar,  perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan dan Dandim 0208/AS, serta para Asisten.

Dalam rakor itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tito Karnavian menegaskan, penanganan Covid-19 tidak boleh sampai kendor dan tetap belajar dari kasus di India.

Tito menuturkan, berkaitan dengan kasus di India, awalnya terjadi karena adanya kegiatan keagamaan yang protokol kesehatan (prokes) nya tidak ketat, sehingga terjadi ledakan Covid-19 di negara itu.

“Presiden menyampaikan agar kita lebih waspada, karena akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai memicu terjadinya kerumunan. Pada kesempatan ini beberapa rekan Menteri dan Kepala BNPB bersepakat untuk memberi gambaran terkait penanganan Covid-19 dan kebijakan larangan mudik Lebaran,” tegas Tito.

Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kepala BNPB, menjelaskan, tren kematian akibat Virus Corona dalam sebulan ini juga mulai naik di beberapa daerah.

Meskipun angka kesembuhan secara nasional relatif meningkat, namun untuk kasus positif covid-19 masih lebih tinggi dari pada kasus sembuh. Ini disebabkan beberapa hal dan yang paling utama karena prokes masyarakat yang mulai menurun.

“Di beberapa daerah telah terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19. Setelah dianalisis, sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 yang mengalami kenaikan cukup signifikan berada di wilayah Sumatera. Tentunya hal ini harus menjadi atensi bagi kita semua,” ungkap Doni.

Dia juga menegaskan, jajaran TNI dan Polri juga harus selalu waspada di beberapa titik yang sering memicu peningkatan kasus Covid-19, seperti bandara, pelabuhan, tempat ibadah, cafe dan restoran sering dijadikan sarana buka bersama, pusat-pusat perbelanjaan mulai ramai menjelang Lebaran, serta beberapa ruas jalan yang sering dilalui pemudik.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan, agar pengurus tempat ibadah wajib menunjuk petugas khusus yang selalu mengingatkan para jamaah untuk melaksanakan prokes saat beribadah. Menurutnya, pemerintah daerah setempat juga harus tegas untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan kerumunan.

“Kami juga sudah membuat hal-hal yang berkaitan dengan peraturan menjelang Idul Fitri, seperti pelaksanaan Sholat Ied kapasistasnya hanya boleh diisi maksimum 50 persen orang di dalamnya dari kapasitas normal Masjid,” sebutnya.

Yaqut menambahkan, pelaksanaan hal itu juga harus dikoordinasikan dulu oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, arak-arakan menjelang Idul Fitri seperti takbiran keliling juga harus ditiadakan.

“Pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan di Masjid atau Mushola tanpa perlu berdesak-desakan. sebaiknya diadakannya alternatif agar para pembayar zakat tidak perlu datang langsung,” tegasnya.

Menutup rakor, Tito mengingatkan kembali bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah setempat mampu menangani kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing.

“Tentunya unsur Forkopimda juga harus saling bersinergi dan mampu memberi arahan tegas terkait disiplin prokes kepada masyarakat di daerahnya,” sebut Mendagri. (Heru)