Pemkab Humbahas Jelaskan Jadinya Pembelian Mobdis Bupati, Tenyata Rekanan Menolak

Sekda Pemkab Humbahas, Tonny Sihombing memberikan keterangan pada wartawan.

Humbahas, Lintangnews.com | Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) meluruskan terkait jadinya pembelian mobil dinas Bupati, Dosmar Banjarnahor yang satu kode rekening dengan pembelian mobil dinas Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan, yang sebelumnya telah diminta dibatalkan.

Ternyata dari pihak rekanan yang tidak mau membatalkan pembelian. Itu disebabkan, proses pengadaan mobil dinas Bupati jenis Toyota Landcruiser Prado senilai Rp 1.925.000.000 ini sudah ditandatangani kontraknya, sehingga pembatalan tidak bisa dilakukan oleh pihak rekanan.

“Jadi sesuai perintah Bupati, kita sudah berupaya membatalkan pengadaan mobil dinas itu. Bahkan sebelum dilakukan konferensi pers di kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Sumatera Utara pada 27 Agustus lalu, Bupati sudah meminta pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut. Namun pihak penyedia jasa menolak pembatalan, karena sudah tanda tangan kontrak dan mobilnya sudah dibeli dari dealer, sehingga tidak bisa dibatalkan,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Humbahas, Tonny Sihombing didampingi Kabag Umum Setdakab, Irma Ardianty Simanungkalit, Jumat (26/11/2021).

Tonny mengungkapkan, Bupati telah meminta untuk membatalkan pembelian mobil dinas itu. Kemudian langsung ditindaklanjuti Kabag Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setdakab yang melakukan proses tender.

Namun, pengumuman pemenang tender bulan Juli 2021 sudah terlaksana hingga penandatanganan kontrak pada 2 Agustus 2021.

“Kabag Umum bersama UKPBJ menyurati pihak rekanan pada 9 Agustus untuk membatalkan pembelian, baru 10 Agustus surat dibalas dan menolak,” terang Tonny.

Dia mengatakan, pembelian mobil dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebenarnya tidak bermasalah. Sebab, telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Tonny menyebutkan, mulai tahapan pengajuan, pembahasan hingga penetapan di lembaga DPRD. “Dalam pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati, semua tahapan dan mekanisme sudah dilalui hingga mendapat persetujuan dari DPRD. Nomenklatur pengajuan yang disampaikan ke DPRD adalah pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati,” sebutnya.

Tonny juga mengatakan, secara aturan pembelian mobil dinas terhadap kepala daerah dan  wakil kepala daerah yang baru, harus dilakukan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

“Jadi siapa pun kepala daerah dan wakil kepala daerah di Humbahas periode 2021-2026, mobil dinas jabatan itu sudah tersedia,” kata Tonny.

Menurut Tonny, malah justru menjadi masalah, apabila dibatalkan sementara penandatanganan kontrak sudah dilakukan.

Pun demikian, sambung Tonny, karena sudah ditolak Bupati, Pemkab Humbahas lagi berupaya mencari pihak yang bersedia membeli mobil itu seharga yang dikeluarkan dari kode rekening.

Namun sejauh ini, belum ada penawar pihak. “Jika pun ada yang bersedia membeli mobil itu, namun tidak sesuai lagi dengan nilai yang tercantum dalam kode rekening,” katanya.

Tonny menjelaskan, jika mobil jual di bawah nilai pengadaan, maka sudah pasti menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan terbentur dengan hukum. “Sehingga mau tidak mau, kita harus menerimanya sebagai mobil dinas Bupati untuk saat ini,” kata Tonny mengakhiri. (DS)