Simalungun, Lintangnews.com | Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP) dan Monevtematika Aset dan Pendapatan Pemkab Simalungun dilaksanakan Balai Harungguan Djabanten Damanik kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (7/4/2022).
Maruli Tua Manurung selaku Ketua Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah I Sumatera Utara menyampaikan, kehadiran pihaknya di Simalungun dalam upaya memberikan pengetahuan untuk pencegahan tindakan korupsi.
“Simalungun ini merupakan Kabupaten paling bermasalah di Sumatera Utara dalam penanganan aset. Saya melihat, Bupati Simalungun sangat semangat dalam upaya pencegahan ini. Jadi harapan kita mari kita dukung dan bekerja sama untuk hal ini,” kata Maruli.
Maruli berharap di periode ini tidak ada temuan atau tindakan korupsi di Simalungun. Dan diharapkan banyak kemajuan untuk perbaikannya.
Dijelaskan, tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan pencegahan, kordinasi, monitor supervisi, penindakan dan eksekusi. Strategi pembatasan korupsi d laksanakan dengan 3 pendekatan yaitu pendidikan masyarakat sebagai core business KPK, di samping pencegahan dan penindakan.
Menurut Maruli, titik rawan korupsi di pemerintahan daerah dalam pelaksanaan PBJ, mark up penurunan spek, kualitas dan pemotongan oleh bendahara, pembagian serta pengaturan jatah proyek APBD, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pengelolaan dan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik. “Ini tolong menjadi perhatian kita bersama dan pak Bupati,” ucapnya.
Selanjutnya Maruli menyampaikan, yang menjadi area intervensi Satgas Pencegahan KPK yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Terkait soal penanganan pengelolaan anggaran untuk infrastruktur jalan, Maruli menyebutkan, diri senang sekali ketika Bupati menyampaikan sudah dilakukan perbaikan jalan melalui swadaya masyarakat gotong royong atau haroan bolon.
Sementara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tangung jawab dalam mengawasi dan pencegahan korupsi, Maruli berharap, agar dihentikan dalam hal tindakan potong memotong atau uang-uang pulsa di OPD.
“Di Simalungun sangat luar biasa dan Dinas Pendidikan (Disdik) ini menjadi perhatian kami. Kita tau honor guru itu tidak seberapa, tetapi dituntut lagi mereka memberikan uang pulsa, tolong ini dihentikan. Dan jual beli jabatan banyak, tolong diperhatikan ini dengan serius pak Bupati. Sumber Daya Manusia (SDM) di Simalungun ini sangat bagus. Kita mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diterapkan, jika tidak terlaksana ini harus dievaluasi agar tidak terjadi tindakan korupsi,” tandas Maruli.
Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Satgas Pemberantasan Korupsi yang akan melakukan pembinaan, pencegahan korupsi di Simalungun.
“Ini merupakan momen yang luar biasa buat kita. Ini adalah upaya KPK untuk membimbing kita mencegah korupsi. Artinya kita sudah di inginkan agar bagaimana kita tidak terjerumus dalam korupsi,” kata Radiapoh.
Dia juga mengajak kepada seluruh OPD untuk menerapkan rasa malu pada diri dalam menerima yang bukan menjadi haknya. “Dan kita juga menjadi Kabupaten paling bermasalah, mari malu dan ini menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani menyampaikan terima atas kehadiran Satgas Pencegahan Korupsi dan jajarannya. Diharapkan kehadiran di Simalungun dapat memberi manfaat untuk pencegahan korupsi.
“Terkadang niat tak ada, tetapi ada kelalaian yang membuat kita melakukan tindakan korupsi. Jadi kami harapkan bimbingannya kepada para Satgas KPK,” kata Timbul. (Rel/Zai)
