Pemko Siantar Terancam Kena Sanksi dari Kemendagri Karena Hal Ini

9
Rapat koordinasi antara Bawaslu Siantar dengan Pemko bersama Kemendagri beberapa waktu lalu terkait NPHD.  

Siantar, Lintangnews.com | Pemko Siantar terancam mendapatkan sanksi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini jika tak mendapat kesepakatan dengan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kota Siantar, terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada tahun 2020.

Hasil pertemuan kemarin dengan Mendagri pada Senin (7/10/2019), diberikan waktu sampai tanggal 14 bulan Oktober ini untuk berkoordinasi soal anggaran Pilkada. Jika tidak tercapai kesepakatan antara Pemko Siantar dengan Bawaslu, maka hal ini akan kita laporkan ke Mendagri,” ucap Ketua Bawaslu Siantar, M Syafii Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (10/10/2019).

Diceritakan, dalam pertemuan dengan Sekjend Kemendagri, Hadi Prabowo beberapa waktu lalu bahwa akan ada sanksi yang didapat Pemko Siantar jika gagal mendapatkan kesepakatan soal NPHD. “Itu kata mereka (Kemendagri) akan ada sanksi untuk Pemko Siantar,” ungkapnya.

Diakui Syafii, sampai sejauh ini, Bawaslu Siantar tetap mencoba berkoordinasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Siantar terkait hal tersebut.

“Ini lah nanti mau kordinasi lagi sama Pemko Siantar terkait itu. Masih di angka Rp 5 miliar rendah kali itu. Padahal kita minta sebesar Rp 8,5 miliar,” tutup Syafii sembari sampaikan tetap berkordinasi dengan Bawaslu Sumatera Utara. (Elisbet)