Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota, Hefriansyah diminta hadir ke publik menjelaskan sebab akibat naiknya Kota Siantar ke penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Ini disampaikan puluhan mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Siantar saat menggelar unjuk rasa meminta evaluasi kinerja Tim Gugus Tugas dalam penanganan pandemi Covid-19 di depan kantor DPRD Siantar, Jumat (20/8/2021).
Aksi yang dilakukan di tengah penerapan PPKM level 4 itu memprotes lemahnya penanganan oleh Pemko Siantar dalam menghadapi krisis Virus Corona.
Massa aksi melakukan long march mulai Jalan Sutomo, Jalan Adam Malik dan Jalan Merdeka yang diblokade penyekatan petugas keamanan dan menyampaikan tuntutannya di depan gedung DPRD Siantar.
“Aksi saat ini sebenarnya adalah akumulasi dari beberapa proses-proses, yang selama ini kita lihat Satgas Covid-19 Siantar sangat perlu dievaluasi. Karena banyak sekali kealpaan dan gagalnya manajemen dalam penanganan Covid-19,” sebut Gading dalam orasinya di DPRD Siantar.
GMKI ungkap Gading, perlu mendorong agar pemerintah pro aktif untuk melakukan penanganan dan membantu masyarakat ketika penereapan PPKM. Selain kegagalan pendistribusian bantuan sosial (bansos dan vaksinasi yang lambat dan merata, penyekatan ruas-ruas jalan juga dinilai tidak efektif dan konsisten.
“Para pekerja harian, juru parker (jukir), kurir, supir dan pedagang keliling yang terdampak PPKM Level 4 harus dicover bansos. Selain itu, segerakan isolasi terpusat dan layanan 24 jam bagi pasien isolasi,” tukas Gading.
GMKI pun berharap, agar Wali Kota Hefriansyah selaku Ketua Satgas Covid-19 Siantar bertanggung jawab dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai penanganan darurat pandemi di Siantar yang sudah berjalan selama 11 hari. (Elisbet)
