Pengadaan Bibit Jagung Rp 6,1 Miliar Diperbincangkan Masyarakat Toba

Bibit jagung yang sudah ditanam warga.

Toba, Lintangnews.com | Program pengadaan bibit jagung sebesar Rp 6,1 miliar menjadi perbincangan masyarakat di Kabupaten Toba, bahkan anak rantau yang berhasil di perantauan.

Pengadaan bibit jagung itu sudah seharusnya dilakukan audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pasalnya, pengadaan bibit jagung itu diduga ada main mata antara Dinas Pertanian (Distan) Pemkab Toba dengan pihak ketiga.

Bahkan ada juga pembagian bibit diusulkan oleh kelompok tani (poktan) yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, untuk mendapatkan bibit jagung itu harus memiliki poktan. Untuk mendapatkan bibit jagung itu seperti permintaan pupuk subsidi melalui Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Dimana di beberapa Desa ditemukan pengusulan bibit jagung itu ada yang mengusulkan memiliki lahan seluas 20 hektar. Namun ketika dicek di lokasi, ternyata tidak memiliki lahan seluas yang diusulkan Desa.

Bahkan di Desa Sinta Dame, Kecamatan Silaen yang dihunjuk Distan untuk penanaman jagung seluas 7 hektar. Sementara di lokasi penanaman jagung selus 7 hektar itu tidak semua milik poktan.

Sementara itu diketahui pada bulan Agustus 2021 lalu mereka menerima bibit jagung secara simbolis yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Toba, Audi Murpy Sitorus bersama Bupati, Poltak Sitorus.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Poktan Simardomu Desa Sinta Dame, Baringin Napitupulu membenarkan dirinya menerima bantuan bibit jagung secara simbolis pada bulan Agustus lalu. Namun hingga sampai saat ini tidak ada bantuan bibit jagung itu sampai pada mereka.

“Para anggota Poktan datang pada saya untuk meminta, padahal hingga sampai saat ini bibit jagung itu tidak pernah ada disampaikan pada kami,” tukasnya.

Baringin pun mempertanyakan bibit jagung itu kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Silaen dna menyatakan sudah diambil alih oleh Kepala Desa (Kades) Sinta Dame. Ini membuat Baringin mengkonfirmasi Kades Sinta Dame dan menyatakan, bibit jagung itu sudah habis.

“Kita meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit bantuan bibit jagung itu,” ucap Baringin, Jumat (17/9/2021).

Sementara Kades Sinta Dame yang coba dikonfimasi terkait bibit jagung itu, ketika dihubungi awak media, tidak ada memberikan jawaban.

Menanggapi hal ini, Jefri Siahaan sebagai Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Toba mengatakan, jika memang benar pernyataan itu, seharusnya pihak penegak hukum harus cepat turun langsung untuk meminta keterangan Kades Sinta Dame terkait pengadaan bibit jagung senilai Rp 6,1 miliar, karena diduga sudah merugikan keuangan negara.

Ini seperti yang terjadi, Kamis (16/9/2021) kemarin, Aliansi Mahasiswa Toba sudah melakukan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumatera Utara agar penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Toba terkait dugaan penyelewengan pengadaan benih bibit jagung.

Asmadi Lubis selaku mantan Wakil Ketua Anggota DPRD Toba menilai,jangan hanya Bupati saja yang diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Menurutnya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pertanian, Jerry Silaen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saur Sitorus dan Rudi Samosir sebagai pihak ketiga harus ikut juga diperiksa APH. (Frengki)