Penganiayaan Aktivis, YPDT Laporkan Kejari Samosir ke Komisi Kejaksaan RI

Kantor Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Jakarta, Lintangnews.com | Sandi E Situngkir sebagai Ketua Departemen Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yang juga salah satu kuasa hukum korban penganiayaan aktivis lingkungan hidup YPDT, Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat, melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI pada Selasa (26/2/2019) di Jakarta.

Sandi Situngkir dan Jhohannes Marbun yang didampingi Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato) melaporkan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Kejaari Samosir atas nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saut Benhard, Anthonius Ginting dan Juleser Simaremare dalam penanganan perkara LP/117/VIII/2017/SMR/SPKT. Jo. Perkara No.10/Pid.B/2019/PN Blg.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketiga jaksa itu adalah JPU mendakwa JS diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP. Menurut Pasal 170 KUHP jelas menyatakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, artinya lebih dari 1 orang. Sementara dalam perkara ini, JS hanya seorang diri.

“JPU juga tidak bisa menjelaskan siapa terdakwa lain yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Pasal 170 KUHP tersebut. Apakah tersangka tersebut diadili dalam Berkas Terpisah (splitzing) atau tersangkanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” sebut Sandi.

Pada sidang lalu di Pengadilan Negeri (PN) Balige Cabang Pangururan, Samosir, Rabu (21/2/2019), hakim ketua sempat mengungkapkan bahwa delik dalam sidang ini adalah pasal 351 KUHP.

Korban Jhohannes Marbun menyampaikan keberatan dan kekecewaannya atas pendapat hakim yang hanya memberikan dakwaan Pasal 351 KUHP (seharusnya Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP). Sebab hal itu bertolak belakang dengan kesaksiannya di muka sidang bahwa ada pelaku lain.

Sandi menjelaskan, yang disampaikan hakim di persidangan sudah diprediksi sejak awal. Sekalipun Jaksa mendakwa pasal 170 KUHP jo 351 KUHP. Namun karena terdakwanya hanya satu, maka dengan mudah sidang tersebut akan diarahkan pada pasal 351 KUHP.

“Ini tentu menguntungkan terdakwa JS. Kalau JPU mendakwa JS Pasal 351 KUHP tentu saja JS akan memperoleh hukuman ringan,” ujar Sandi menegaskan.

Sandi bersama rombongan YPDT dan Tapmadato yang menyampaikan laporan pengaduan masyarakat disambut Komisioner Komjak dan berjanji akan secepatnya menindaklanjuti laporan itu.

Sementara Sekretaris Komisioner Komjak, Barita Simanjuntak menyampaikan, kasus ini sudah menjadi perhatian nasional dan sempat ditanyakan oleh beberapa pihak ke Komisi Kejaksaan. Komisioner yang menerima kedatangan mereka adalah Barita LH Simanjuntak, Etna Ratnaningsih (Wakil Ketua) dan Yuni Artha Manalu.

Usai membaca dan mendengarkan keterangan dari Sandi dan Jhohannes, Barita  Simanjuntak menyampaikan, Komisi Kejaksaan akan berangkat dari dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dia mengatakan, proses hukum tidak bisa berhenti. Namun berdasarkan tuntutan pasal 170 KUHP ternyata pelakunya baru 1 orang, maka Komjak akan mendesak dan mendorong supaya pasal 170 KUHP sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut segera diproses lanjut tanpa mengurangi proses sidang yang sedang berjalan.

“Kami akan langsung mencari info dan kroscek. Jika benar jaksa mencantumkan pasal 170 KUHP. Kenapa tidak dikembangkan yang lain pelakunya itu? Kenapa Cuma 1 saja? Kalau dibilang hanya 1 dulu, kapan yang lain diproses? Kenapa pasal 170 KUHP diproses atas tersangka yang hanya 1 orang, dan dibuat P-21. Sementara SPDP dari Kepolisian untuk menjelaskan pasal 170 itu belum ada,” kata Barita.

Barita berpendapat, jika mau dibuat P-21 terkait pasal 170 KUHP seharusnya sudah disertakan SPDP yang lain. Menurut Barita, seharusnya (jaksa) perlu menanyakan SPDP nya. Ini sangat penting dan ditagih, supaya keadilan tercapai bagi korban maupun bagi umum. (rel)