Himmah Siantar-Simalungun Laporkan Proyek Dinas PUPR Simalungun ke Kejatisu

Ketua Himmah Siantar-Simalungun, Henri Sitorus saat membuat laporan pengaduan ke Kejatisu.

Medan, Lintangnews.com | Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) Siantar-Simalungun resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2018 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (27/2/2019).

Laporan itu disampaikan Ketua Himmah Siantar-Simalungun, Henri Sitorus pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Kejatisu, dengan Nomor : 04/ SIANTAR-SIMALUNGUN/ B/ PN/ II/ 2019 tertanggal 27 Februari 2019.

Kepada awak media, Henri menjelaskan, jika tahun 2018 lalu Dinas PUPR Simalungun telah menganggarkan senilai Rp 8.743.880.169.60 dari dana APBD  untuk kegiatan Peningkatan Jalan Penghubung Dusun Rumah Bayu Kelurahan Merek Raya menuju Kelurahan Sondi  Raya.

Namun sesuai dengan hasil investigasi yang mereka lakukan di lapangan, jika kegiatan itu diduga ada pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, serta dugaan korupsi sehingga keuangan negara atau daerah dirugikan sebesar Rp 1,5 miliar.

“Dugaan korupsi diduga dilakukan dengan cara mengurangi volume pekerjaan, sehingga dinilai asal jadi, seperti tahap pekerjaan penghamparan dan pemadatan lapisan pondasi. Sesuai dengan pengamatan kami, diduga lapisan tersebut belum padat dan tidak rata,” jelas Henri.

Selain itu, pengadaan lelang pada kegiatan pembukaan dan peningkatan jalan tersebut merupakan kontrak tahun tunggal (khusus untuk akhir tahun). Di mana masa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak mungkin diadendum melebihi tahun anggaran yaitu 31 Desember, karena akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pekerjaan.

“Namun sesuai pengamatan kami di lapangan, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan,” sebut Henri.

Hal ini membuat Himmah Siantar-Simalungun melaporkan Kepala Dinas PUPR  Simalungun, Benny Saragih, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jamahaen Purba dan perusahaan pelaksana kegiatan, PT Ramora Karya ke Kejatisu agar dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Selain itu, minggu depan kami akan melakukan aksi unjuk rasa di Kejatisu sebagai wujud konsistensi Himmah Siantar-Simalungun dalam pengawalan kasus ini,” tutup Henri. (rel)