Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Tidak Mungkin Hanya Dilakukan Pemerintah

Kegiatan workshop yang dilaksanakan BPDASHL Asahan-Barumun.

Siantar, Lintangnews.com | Dalam tiga dasawarsa terakhir, kondisi ekosistem perairan darat mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan kejadian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sementara itu ancaman peningkatan laju kerusakan ekosistem perairan darat juga semakin signifikan dengan semakin meningkatnya laju kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang membuka lahan, memanfaatkan SDA dengan mengabaikan kepentingan lingkungan dan hal lainnya.

Seperti disampaikan Sekretaris Forum DAS Asahan Toba, Mustafa Ginting, dalam workshop urun daya Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD) yang digelar Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Hutan dan Lingkungan (BPDASHL) Asahan-Barumun, di Hotel Gran Antares Medan, Kamis (4/7/2019).

Dalam kesempatan berbeda, Mustafa Ginting saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2019) menyampaikan, sejumlah pihak harus terlibat dalam mengendalikan kerusakan perairan darat.

“Tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah karena faktor keterbatasan baik Sumber Daya Manusia, penganggaran serta target waktu yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan. Untuk itu perlu pelibatan sektor swasta, masyarakat, LSM, akademisi dan pers,” ujar Dosen Universitas Simalungun (USI) tersebut.

“Forum DAS merupakan wadah kordinasi, konsultasi, dan komunikasi para pihak berbasis komitmen bersama yang kuat untuk pengendalian kerusakan perairan darat secara profesional, transfaran, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan,” sambung Mustafa mengakhiri. (Elisbet)