Penggunaan Hak Interpelasi, DPRD Siantar Diminta Terbuka Terhadap Dukungan Publik

30 anggota DPRD Siantar periode 2019-2024 saat dilantik beberapa waktu lalu.

Siantar, Lintangnews.com | Di saat 30 orang Anggota DPRD Siantar yang merupakan orang baru, ada harapan lahirnya sebuah spirit (semangat) baru untuk seluruh masyarakat Siantar.

Penggunaan hak interpelasi yang dilayangkan sejumlah anggota DPRD Siantar diharapkan menjadi sebuah kesempatan untuk mengevaluasi atau mengkoreksi di tubuh eksekutif.

“Rakyat harus mengawal dengan cara ikut mendukung proses-proses interpelasi ini dan berkontribusi untuk menguatkan semangat DPRD Siantar,” sebut Daulat Sihombing selaku Direktur Sumut Watch, saat ditemui, Senin (13/1/2020).

Hanya saja, menurutnya, DPRD juga harus membuka diri terhadap dukungan publik. Artinya penggunaan hak interpelasi itu jangan digunakan secara elitis.

“Kalau digunakan seperti itu, kita khawatir terulang lagi seperti persoalan yang lama yakni periode masa lalu ketika DPRD Siantar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket atas dugaan penistaan terhadap Etnis Simalungun yang hanya digunakan sebagai media transaksional,” terang Daulat.

Untuk itu, dirinya meminta DPRD Siantar untuk membuka diri kepada publik sebagai bentuk keseriusan dalam hak interpelasi tersebut. Caranya dengan menerima dukungan dari publik itu sebagai keseriusan.

“Hakekat dari hak interpelasi itu meminta keterangan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan sejumlah persoalan di Siantar di bawah kepemimpinan Hefriansyah sebagai Wali Kota sudah selayaknya penggunaan hak interpelasi itu,” pungkasnya.

Sambungnya, penggunaan hak interpelasi yang digaungkan sejumlah anggota DPRD menjadi perhatian ribuan masyarakat Siantar.

“Kita berharap semangat pengajuan interpelasi ini merupakan semangat baru. Bukan sebuah setting politik seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi DPRD yang dikomandoi oleh Timbul Lingga dinilai sangat serius untuk hal ini,” tutup Daulat. (Elisbet)