Pengusaha Tebingtinggi Diminta Patuhi UMK Tahun 2021 yang Ditetapkan Gubsu

Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan memberikan penjelasan pada kegiatan press release UMK tahun 2021.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada seluruh pengusaha mematuhi ketentuan soal Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sebesar Rp 2.537.875,72.

Ini termasuk memenuhi hak-hak pekerja, di antaranya perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Hal itu disampaikan Wali Kota saat kegiatan press release UMK yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemko Tebingtinggi di hadapan sejumlah wartawan, Kamis (17/12/2021) di aula kantor Disnaker, Jalan Gunung Lauser.

Sebelumnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker), Iboy Hutapea melaporkan, penetapan UMK Tebingtinggi tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubsu Nomor : 111.44/574/KPTS/2020 tentang penetapan Upah Minimum Kota Tebingtinggi sebesar Rp 2.537.875, 72 merupakan upah terendah dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Sementara Umar Zunaidi mengatakan, Pemko Tebingtinggi sangat peduli terhadap pekerja. Salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja, hak-hak mereka (pekerja) yang harus diperhatikan pengusaha agar memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

“Tidak ada kenaikan upah di Tebingtinggi dikarenakan situasi pandemi Covid-19, karena ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif. Ekonomi tidak tumbuh secara positif. Cukup berat tantangan yang dihadapi tahun 2021, karena masalah masyarakat berpergian dan transaksi berkurang akibat adanya pembatasan, sehingga tidak ada yang mempengaruhi perekonomian,” paparnya.

Wali Kota juga menuturkan, di Tebingtinggi tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pihaknya merekomendasikan pada Gubsu agar UMK tetap, karena hal ini untuk menjaga kestabilan dan tidak terjadi PHK.

Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 ini mengajak kemandirian masyarakat sektor pangan, dengan menproduksi tananman  pangan dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tidak hanya off line tetapi online.

“Pemko Tebingtinggi mengajak kreatifitas dan inovasi masyarakat terhadap produk-produk unggulan. Protokol kesehatan (prokes) dijaga dalam bekerja. Karena kita tidak tau kapan Covid-19ini berakhi, dan tetap terus menjaga kewaspadaan,” papar Umar Zunaidi.

Wali Kota menambahkan, UMK ini berlaku untuk 8 jam kerja selama 1 hari dengan masa kerja 1 tahun. Walaupun demikian, ini nanti akan merembukkan dengan unsur yang ada.

“Kalau ada sesuatu tidak sesuai ada mekanisme yang diatur di dalam perundangan-undangan yakni melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit). Di dalam pekerja dan pemberi kerja untuk menyikapi UMK ini, ada yang tidak sanggup. Harus adanya prinsip keterbukaan dan transparansi keuangan perusahaan, sehingga bisa diambil kesepakatan bersama,” sebutnya.

Hadir dalam press release itu, Ketua Apindo Tebingtinggi, Syafriudi Satrio, Ketua SPSI, Ibrahim, Ketua SBSI, B Gultom, didampingi para pengurus masing-masing yang tergabung dalam Depeko dan LKS Tripartit, Kabid Tenaga Kerja, Maniar Duma Ulina Silitonga dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan. (Purba)