Penonaktifan Budi Utari Siregar Dianggap Lebih Urgent Dibandingkan Sejumlah Pejabat Berstatus Tersangka

217
Kepala BKD Siantar, Zainal Siahaan didampingi Hamam Sholeh Kabag Humas dan Protokoler, Farhan Kabid BKD saat melakukan konferensi pers.

Siantar, Lintangnews.com | Terkait pemberitaan yang berkembang di sejumlah media baik cetak maupun online soal kejanggalan pemeriksaan Budi Utari Siregar oleh Wali Kota, Hefriansyah semakin memanas dan berkelanjutan.

Berselang 2 hari, Minggu (10/11/2019), Hefriansyah meminta Zainal Siahaan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Siantar didampingi Kabag Humas dan Protokoler, Hamam Sholeh dan Kabid BKD, Farhan untuk melakukan konferensi pers.

Dalam kesempatan itu, Zainal menyampaikan, ada 4 poin pelanggaran yang diduga dilakukan Sekda nonaktif Budi Utari.

Yakni pertama tidak melaksanakan tugasnya dengan baik tentang koordinator pengelola keuangan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait kegagalan P-APBD 2018.

Kedua, tidak transparan dalam seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah (PD), jika Budi Utari sebagai Ketua Panita.

Ketiga, telah melakukan tindakan kesewenangan dengan menandatangani surat penugasan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan kewenangan Wali Kota.

“Terakhir, melampaui kewenangan dengan mendatangani surat persetujuan pindah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpangkat golongan 4 ke atas,” sebut Zainal.

Disinggung soal urgensi penonaktifan Budi Utari ditengah maraknya pejabat Pemko Siantar yang berstatus tersangka, namun tidak dibebas tugaskan dari jabatannya, Zainal justru memberikan alasan mengejutkan.

“Klaim urgensi dari penonaktifan Budi Utari adalah karena adanya tugas yang tidak dilaksanakan dengan baik dan penyalahgunaan wewenang. Wali Kota kan lebih mengetahui bagaimana urgensinya,” ungkap Zainal.

Menurutnya, sejumlah pejabat yang tidak dinonaktifkan walau berstatus tersangka, sambungnya, hal ini karena belum adanya penahanan.

“Di aturan kan ada disebutkan kalau belum ditahan masih bisa bekerja. Kita juga memegang azas praduga tak bersalah,” kilahnya.

Soal poin ketiga dan keempat dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan Budi Utari tentang penugasan THL dan perpindahan ASN yang merupakan gawean BKD, Zainal mengaku, tidak ada melakukan pemarafan.

“Tidak ada kita paraf disitu, dia langsung itu,” tutup Zainal. (Elisbet)