Pesan Moral Menanggapi Gerakan Marharoan Bolon Versus Isu Sekda Simalungun Mengundurkan Diri

Harianto Sinaga.

Oleh : Harianto Sinaga, BPD Bidang Organisasi PHRI Sumut

Di tengah gencarnya Gerakan Marharoan Bolon (gotong royong) dalam rangka memperbaiki kampung, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, tali air dan situasi pandemic Covid-19 ternyata mendapat respons yang memprihatinkan.

Pasalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Simalungun, Mixnon Andreas Simamora diisukan mengundur diri dari jabatannya.

Gerakan Marharoan Bolon merupakan filosofi semangat gotong royong dikumandangkan Radiapoh Sinaga sebagai Bupati Simalungun yang baru bekerja pada tanggal 26 April 2021 lalu.

Sejak Gerakan Marharoan Bolon dilaksanakan di Kabupaten Simalungun diperkirakan sudah mampu memperbaiki jalan sepanjangan 47 kilometer dengan menggunakan biaya swadaya masyarakat atau non APBD Simalungun

Pesan moral yang disampaikan melalui Gerakan Marharoan Bolon masih berlangsung di berbagai Desa dan Nagori di Simalungun.

Semangat gotong royong ini diperkirakan akan mampu untuk memperbaiki infrastruktur. Karena di satu sisi keterbatasan anggaran di APBD Simalungun

Gencarnya Gerakan Marharoan Bolon menjelang 53 hari kinerja Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati, Zonny Waldi ternyata mendapat tantangan yang serius dengan adanya isu pengunduran diri Mixnon Simamora dari jabatannya.

Isu Sekdaka mengundurkan diri ini sudah dipublish sejumlah media mainstream, namun dinilai belum memiliki alasan yang akurat. Sehingga penulis menanggapi isu itu merupakan tindakan kurang profesional dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan diduga melanggar sumpah jabatan serta Undang-Undang (UU).

Pengunduran diri itu merupakan sikap yang keliru dan akan menimbulkan dampak yang negatif kepada kinerja ASN di Simalungun ibarat anak ayam kehilangan induk.

Isu pengunduran diri Sekda itu tidak hanya berdampak pada menurunnya kinerja ASN. Juga berdampak dan mempengaruhi pada pengambilan kebijakan dari Radiapoh-Zonny yang baru memimpin selama 53 hari.

Apabila pengunduran diri Sekda itu disetujui tentu akan menambah beban baru bagi kebijakan pemerintahan di Simalungun. Karena pergantian pimpinan Organidasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Sekda dapat dilaksanakan setelah 6 bulan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang baru menjabat. Apabila diangkat Pelaksana Tugas (Plt), pasti akan menambah beban bagi Bupati dan Wakil Bupati. Ini karena Plt memiliki keterbatasan menjalankan kebijakan.

Menyikapi isu pengunduran diri itu, penulis berusaha mengkonfirmasi pada Bupati Radiapoh Sinaga menyatakan dirinya dan wakilnya sayang kepada seluruh ASN di Simalungun, termasuk Sekda. Kasih sayang itu ibarat perumpaman ‘anak domba yang hilang ditemukan kembali’.

Sembari menunggu kebijakan selanjutnya, penulis mencoba memberikan Saran untuk menanggapi isu pengunduran diri Sekda sebagai berikut:

  1. Program Marharoan Bolon tetap digencarkan dengan manajemen yang baik dan didukung oleh birokrasi mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga Desa/Nagori supaya transparan dan akuntabel.
  2. Sebagai bukti sayang kepada anak, agar memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) pada Sekda untuk melaksanakan atau mendampingi bupati dalam setiap kegiatan secara birokrasi pemerintahan di Simalungun. (***)